HARNAS.ID – SAPMA PP Lampung Utara (Lampura) bersama aliansi mahasiswa asal Lampung di Jakarta meminta kasus OTT Bimtek PMD jadi atensi pihak kepolisian. Mereka berharap kasus ini diusut hingga ke persidangan.
Pasalnya mahasiswa menilai, kasus di Dinas PMD dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Sikap tersebut disepakati setelah Sapma PP Lampura konsolidasi bersama perwakilan aliansi mahasiswa asal Lampung di asrama Lampung Jakarta, untuk mengawal kasus gratifikasi dana bimtek di PMD Lampura.
“Kami dari Sapma Lampung Utara menegaskan dan menekankan kepada pihak kepolisian untuk menjadikan atensi kasus OTT Dinas PMD Lampung Utara, karena sejatinya kami yakin bahwasannya korupsi yang dilakukan Dinas PMD dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif,” tegas Sepri Herdianta Sekum SAPMA PP Lampura, Selasa (17/5/2022).
Sepri mengatakan, sebagai organisasi kepemudaan, Sapma PP Lampura berkomintmen untuk melawan dan memerangi apapun bentuk dari tindak pidana korupsi. Pasalnya, tindakan tersebut tentu saja merugikan masyarakat dan mencederai moralitas kemanusiaan.
“Terlebih di tengah kesulitan masyarakat di era pandemi hari ini, masyarakat malah disuguhkan dengan dinamika pejabat teras di Lampung Utara yang tersangkut kasus korupsi,” paparnya.
Sementara Perwakilan Mahasiswa Aliansi asal Lampung di Jakarta ingin menegaskan dan menekankan, bahwa dalam penegakan kasus OTT korupsi diharapkan seluruh pihak aparat penegak hukum dapat menuntaskan kasus tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.
“Demi mewujudkan Kabupaten Lampung Utara yang bersih dari tindak pidana korupsi,” timpal Sopian, perwakilan aliansi mahasiswa asal Lampung di Jakarta yang juga Ketua Asrama Lampung Jakarta.
Menurutnya, diketahui bersama Lampura adalah kabupaten yang terus didera kasus korupsi dari 2019 di era Bupati non aktif Agung Ilmu Mangkunegara, karenanya suatu kewajiban yang harus ditunaikan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus OTT gratifikasi dana Bimtek DPMD ini dari hulu ke hilir.
“Tentu dengan menekankan asas-asas transparansi, termasuk pemeriksaan jelas dan terang kepada pejabat teras yang hari ini ikut terseret yaitu Sekda dan Asisten I kabupaten Lampung Utara,” ucapnya.
Pihaknya berjanji akan mengawal kasus tersebut sampai ke Mabes polri, Karo Wasidik dan Kejaksaan Agung untuk memastikan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan baik tanpa intervensi dari mana pun. Sehingga kasus ini tuntas serta terang benderang.
“Kami siap turun aksi apabila dalam kasus ini tidak dituntaskan sebagaimana mestinyanya. Itu hasil konsolidasi yang dilakukan di Asrama Mahasiswa Lampung Jakarta,” tutupnya.
Editor: Firli Yasya
