Seminar Merajut Nusantara, Serap Aspirasi Anak Muda

DEPOK, Harnas.id – Anggota komisi 1 DPR RI, Rizky Natakusumah menjadi pembicara di acara Seminar Merajut Nusantara. Acara tersebut diadakan di studio atlantis edutech, Depok, Jawa Barat, Selasa 28/03/2023.

Acara yang bertemakan “pemanfaatan tik bagi millenial sebagai media edukasi geopolitik indonesia” di ikuti oleh berbagai komunitas muda wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang Banten.

Selain Rizky Narakusumah,hadir pula pembicara lain yaitu IR. Woro indah widiastuti MT selaku wakil ketua bidang komunikasi,advokasi,dan informasi kwartir daerah pramuka DKI Jakarta, dan Ismita Saputri selaku Direktur PT Cipta Manusia Indonesia.

Dalam acara tersebut, Rizki Natakusumah menyampaikan, bahwa acara tersebut digelar dalam rangka silaturahmi dan mendengar aspirasi dari anak- anak muda.

“Kita ingin menggalang aspirasi dari para pemuda dari generasi muda, yang mempunyai saham paling besar atas pembangunan dan juga politik pemerintah ke depan,” ujarnya saat ditemui seusai mengisi acara, Selasa (28/3/2023).

Sebagai salah satu anggota  DPR RI perwakilan  Banten, Rizki mengaku memiliki kewajiban untuk mendengarkan isu-isu yang disuarakan anak- anak muda di  Banten. Menurut dia, sebagai wakil rakyat perwakilan  Banten dirinya bisa menjembatani aspirasi masyarakat.

Untuk bisa mencari titik temu agar bisa menciptakan Provinsi  Banten yang modern dan progresif. “Alasan kenapa provinsi  Banten didirikan, itu adalah adanya ketimpangan antara  Banten Selatan khususnya di Pandeglang dan Lebak,” katanya.

Disampaikan Rizki, sebagai wakil rakyat, dirinya butuh mendengarkan masukan-masukan dari para generasi muda di  Banten.
Untuk bisa menemukan titik temu dari persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah  Banten.

“Karena kita tahu, generasi muda di Provinsi  Banten ingin Provinsi  Banten jauh lebih maju, lebih progresif, lebih modern, lebih terbuka,” katanya.

Namun demikian, Rizki tidak menampik bahwa para generasi yang lebih senior di  Banten mengharapkan  Banten untuk menjaga citranya. Di mana para generasi senior, kata dia, mengharapkan  Banten sebagai provinsi yang agamis dan berakar kepada nilai-nilai agama.

“Ke depan kita doakan provinsi  Banten maju, progresif dan semakin bisa mensejahterakan masyarakatnya.” Tapi suara dari generasi muda jangan pernah dibungkam, suara dari generasi muda untuk perubahan ke arah yang lebih baik,” tukasnya.

Sementara itu, wakil ketua bidang komunikasi,advokasi,dan informasi kwartir daerah pramuka DKI Jakarta, IR. Woro indah widiastuti MT menambahkan, bahwa Geopolitik yang sekarang kita hadapi terus menerus berubah-ubah tergantung dari dinamika banyak variabel,Oleh karena itu, Indonesia harus terus berinovasi dan waspada serta mengembangkan konsep-konsep ketahanan nasional, konsep wawasan nusantara, konsep kebangsaan agar tetap relevan dengan dinamika geopolitik yang ada.

“Indonesia akan menuju demokrasi matang kalau kita berhasil melakukan tujuh pemilu demokrasi berturut-turut. Terdapat beberapa tahapan untuk Indonesia menuju ke demokrasi matang. Pertama, tahapan Inisiasi Demokrasi yaitu Pemilu I pada tahun 1999. Kedua, tahapan Instalasi Demokrasi yakni Pemilu II dan III pada tahun 2004 dan tahun 2009. Ketiga, tahapan Konsolidasi Demokrasi yaitu pemilu IV, V, VI pada tahun 2014, tahun 2019, dan tahun 2024. Jika berhasil melampaui ketiga tahapan tersebut, maka Indonesia akan menjelma menjadi negara demokrasi matang, yakni pemilu VII pada tahun 2029. Hal tersebut akan memudahkan Indonesia dalam penguatan pembangunan dan mencapai Indonesia Emas,” jelasnya

Sebagai narasumber terakhir, Ismita Saputri selaku Direktur PT Cipta Manusia Indonesia berpesan bahwa Pesta demokrasi ini bukan sembarang pesta yang mencoblos gambar partai dan foto kandidat pemimpin semata. Rakyat juga menintipkan amanah terhadap sosok pemimpin yang dipilihnya.

Maka pemimpin bukan sekadar pemimpin yang dipilih, lebih dasar lagi, ia harus mampu memimpin tata pemerintahan yang baik, yaitu mengelola sumber daya menjadi sumber daya berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.

Hal-hal tersebut dalam mewujudkan good governace ini harus dilandasi moral, etika, dan paradigma nasional bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.