JAKARTA, Harnas.id – Aksi demontrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja, kembali berlanjut di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Lagi-lagi, pendemo tak hanya menyuarakan aspirasinya soal ketenagakerjaan, mereka juga menuntut Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya.
Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini para demonstran itu meninggalkan banyak coretan berisi protes di sejumlah sisi pagar DPR. “Tolak Ciptaker,” demikian salah satu coretan di pagar DPR.
Selain itu, massa membakar baliho yang mereka bawa. Baliho itu berisi tulisan ‘Kemana uang pajak rakyat bongkar..!! dana gelap 300 trilyun…? Pecat Sri Mulyani’. Baliho itu awalnya didirikan dengan kayu yang dibawa massa aksi. Sejumlah orang kemudian mengoyak baliho lalu membakarnya.
Massa aksi juga sempat menggeser beton separator busway untuk menutup jalan tersebut. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi pun macet.
Sebelumnya, Aliansi Buruh menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Senin (13/3/2023). Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam menilai pajak yang telah dibayarkan rakyat ternyata selana ini telah disalahgunakan.
“Kami miris uang pajak bukan untuk rakyat tapi untuk oknum pajak. Rakyat banyak yang miskin,” kata Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam dikutip dari Suara.com.
Karena itu pula, partainya kata Riden, tak hanya menuntut agar Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya, tapi juga menuntut agar Dirjen Pajak dicopot.
“Tuntutan kami Dirjen Pajak harus mundur. Menteri Keuangan kalau punya hati harus mundur karena gagal mengawasi Dirjen Pajak,” ungkap Riden.
“Saya rasa itu fakta terkuat bagaimana mungkin seorang pejabat yang gajinya 5 juta tapi punya aset berapa miliar. Ini dipastikan perampokan pajak,” tambahnya.
Riden mengatakan Partai Buruh sudah berkali-kali mendemo pemerintah serta DPR, namun hingga kini tak kunjung mendapat respons. Oleh sebab itu, Partai Buruh dan serikat buruh lainnya mengancam untuk melakukan mogok naisonal.
“Kami sudah berupaya menyatakan sikap dan segala macam tapi sampai saat ini DPR RI mau pun istana belum merespon kami. Maka tidak ada pilihan lain langkah perlawanan akan kami lakukan. Jika tidak begitu kami akan melakukan mogok nasional,” ujar Riden.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjabarkan, aksi demonstrasi buruh tak hanya dipusatkan di Gedung DPR RI yang diikuti oleh ribuan buruh yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon.
Tapi aksi serupa juga dilaksanakan serempak di beberapa kota industri antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Samarinda, Maluku, Maluku Utara, Papua, Mataram dan kota-kota industri lainnya.
“Ada juga kota non indsutri yang ada pengurus Partai Buruh, mereka melakukan aksi dengan membentangkan spanduk di pusat kota masing-masing. Total akan ada aksi di seluruh indonesia puluhan ribu buruh,” kata Said.
Said mengatakan, ada empat tuntutan yang dibawa oleh peserta unjuk rasa. Pertama, meminta DPR membatalkan pengesahan Perpu No. 2 tahun 2022 menjadi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Kedua, mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Ketiga, menolak RUU Kesehatan. Keempat, mendesak DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membntuk tim pencari fakta untuk melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak.
“Kalau perlu copot Dirjen Pajak karena ini persoalan serius, flexing atau memamerkan kekayaan telah melukai hati rakyat dan merusak rasa keadilan rakyat yang taat bayar pajak,” kata Said lebih jauh tentang gerakan para buruh hari ini,” tandasnya.
Pantauan di lapangan, massa buruh membubarkan diri pukul 15.18 WIB. Massa membubarkan diri menuju arah Senayan dan Palmerah. Tampak beberapa beserta sempat foto bersama sebelum membubarkan diri. Kekinian, arus lalu lintas di Jalat Gatot Subroto, di depan DPR RI sudah kembali normal. (PB/*)
