Harnas.id, Bekasi – Setelah mengikuti Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang dan mendarat di Halim Perdanakusuma, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq langsung menuju TPST Bantargebang, Bekasi. Kunjungan tersebut merupakan langkah cepat untuk memperkuat solusi pengelolaan sampah di DKI Jakarta.
Dalam kunjungan ini, Hanif didampingi oleh Dirjen Penegakan Hukum (Gakum), Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSBL3) Rosa Vivien Ratnawati, serta pejabat dari Pemprov DKI Jakarta. Hanif menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan sampah yang dihasilkan ibu kota.
Sampah Jakarta Capai 8.000 Ton per Hari
Hanif mengungkapkan, DKI Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari, dengan 7.500 hingga 7.800 ton di antaranya berakhir di TPST Bantargebang. Ia menegaskan, penanganan masalah sampah tidak bisa menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk industri dan produsen.
“Ini masalah yang tidak bisa ditangani sendirian. Kami mengajak industri mikro dan produsen untuk bersama-sama berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah,” jelas Hanif, Minggu (27/10).
Tantangan dan Solusi untuk TPST Bantargebang
TPST Bantargebang menghadapi dua tantangan utama:
Timbunan sampah mencapai 55 juta ton.
Penambahan sampah harian secara konstan, yang memerlukan solusi jangka panjang.
Hanif menekankan bahwa setiap jenis sampah memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang tepat. Untuk itu, Pemprov DKI dan pemerintah daerah di sekitarnya telah mulai menangani sampah dari hulu, namun peningkatan skala dan instrumen kebijakan masih diperlukan.
Dorongan Industrialisasi Pengelolaan Sampah
Hanif mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang mengusulkan penyesuaian harga sampah untuk mendukung pemanfaatan sampah menjadi energi. Menurutnya, jika sampah bisa memiliki nilai ekonomis, pengelolaannya akan lebih menarik bagi pelaku industri dan menjadi sektor yang menguntungkan.
“Dengan harga sampah yang menarik, pengelolaannya bisa beralih dari sekadar membuang menjadi ‘menambang’ sampah,” ujarnya.
Dukungan Pusat untuk Kelola Sampah Berkelanjutan
Hanif menekankan bahwa Pemprov DKI membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah sampah secara menyeluruh. Meskipun sudah ada lebih dari 10 Peraturan Daerah (Perda) terkait, kerja sama dengan berbagai pihak tetap diperlukan.
“Jakarta adalah pusat ekonomi dan budaya dengan populasi 11,4 juta jiwa. Kita harus menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama kualitas air sungai dan sumber air permukaan lainnya,” tambahnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH berkomitmen untuk mempercepat langkah penanganan sampah, dengan fokus pada hasil konkret yang terlihat dalam waktu dekat. Hanif menegaskan bahwa semua indikator kinerja harus dibangun dan diukur sejak awal.
“Kita tidak bisa menunggu lima tahun lagi untuk melihat hasilnya. Semua langkah harus bisa diukur sejak sekarang,” pungkas Hanif.
