Harnas.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 pada Rabu (22/1/2025) di Aula Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Acara ini turut dihadiri Wali Kota Bogor terpilih periode 2025-2030, Dedie A. Rachim, yang memberikan tanggapannya atas hasil survei tersebut.
Menurut laporan SPI, Pemerintah Kota Bogor mencatat skor 77,54, yang menempatkan kota ini dalam peringkat 4 besar di Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan mencerminkan komitmen Kota Bogor dalam meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik.
Dalam sambutannya, Dedie A. Rachim menegaskan pentingnya SPI sebagai alat untuk menekan risiko korupsi dan meningkatkan budaya integritas di lingkup pemerintahan Kota Bogor.
“Hasil SPI ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, meningkatkan transparansi, dan menghindari tindakan yang melanggar peraturan. Upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan secara konsisten,” ujar Dedie.
Secara nasional, hasil SPI 2024 menunjukkan skor 71,53, naik 0,56 poin dari tahun sebelumnya. Meski ada peningkatan, indeks integritas Indonesia masih berada dalam kategori rentan. Survei ini mencakup 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta dua BUMN.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran pimpinan organisasi dalam mendorong budaya integritas.
“Komitmen dari pimpinan adalah kunci. Mereka harus menjadi teladan dan memastikan integritas menjadi bagian sistematis dari keseharian organisasi. Jika integritas menjadi kebiasaan, maka lingkungan kerja akan dipenuhi hal-hal positif,” ujar Setyo.
KPK berharap hasil SPI 2024 menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) untuk melakukan perbaikan. Setyo Budiyanto mendorong pemimpin K/L/PD memanfaatkan Panduan Interpretasi Hasil SPI untuk evaluasi dan pengendalian internal.
“Kami siap memberikan panduan dan koordinasi untuk mendukung proses perbaikan. Dengan begitu, kondisi yang rentan dapat ditingkatkan menjadi waspada, dan yang waspada menjadi terjaga,” kata Setyo.
Dengan skor yang terus meningkat, Kota Bogor menjadi salah satu contoh daerah yang berupaya keras meningkatkan integritas. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan KPK menjadi kunci untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan transparan.
