Harnas.id, BOGOR — Kunjungan pasien ke sejumlah Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit di Kota Bogor tercatat mengalami peningkatan pada akhir September 2026. Data Pemerintah Kota Bogor menunjukkan jumlah kunjungan meningkat sekitar 7 persen, dengan kasus yang ditangani tidak hanya berasal dari warga Kota Bogor, tetapi juga pasien rujukan dari daerah sekitar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin turun langsung mengecek pelayanan IGD di RSUD Kota Bogor, Minggu (4/10/2026), sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan penanganan medis.
Jenal mengatakan, peningkatan jumlah pasien memang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. RSUD Kota Bogor juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat dari wilayah Bogor Raya sehingga beban pelayanan tidak hanya berasal dari pasien berdomisili di Kota Bogor.
“Rata-rata per hari sekitar 300 pasien kemarin dan 99 persen pasien BPJS. Yang kedua, RSUD Kota Bogor menjadi rujukan rumah sakit di sekitaran Bogor Raya,” kata Jenal Mutaqin.
Saat melakukan pengecekan, Jenal juga berinteraksi langsung dengan sejumlah pasien yang berada di IGD. Ia menemukan bahwa pasien yang datang tidak seluruhnya merupakan warga Kota Bogor karena sebagian berasal dari luar daerah melalui mekanisme rujukan.
Menurut Jenal, persoalan domisili tidak boleh menjadi alasan bagi pasien untuk tidak mendapatkan pelayanan. Terlebih, pasien yang datang dalam kondisi membutuhkan penanganan medis harus tetap memperoleh pertolongan sesuai kondisi dan kebutuhan medisnya.
“Selama masih ditangani meskipun belum mendapatkan tempat tidur di IGD, masih bisa menunggu,” jelasnya.
Dari sisi ketersediaan tempat tidur, RSUD Kota Bogor saat ini memiliki 503 kamar secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214 kamar diperuntukkan bagi pasien BPJS Kelas III.
Dengan jumlah tersebut, Jenal menyebut standar ketersediaan kamar sekitar 40 persen untuk pasien BPJS Kelas III di RSUD Kota Bogor telah terpenuhi. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi keterbatasan kapasitas ketika jumlah kunjungan meningkat dalam waktu bersamaan.
Pemkot Bogor, kata Jenal, terus mengupayakan berbagai langkah agar keterbatasan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya itu juga mempertimbangkan posisi RSUD Kota Bogor sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan bagi wilayah Bogor dan sekitarnya.
Selain layanan rumah sakit, Jenal mengingatkan masyarakat mengenai keberadaan layanan Public Safety Center (PSC) 119. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan kesehatan tertentu, termasuk bantuan ambulans yang dilengkapi tenaga kesehatan serta penanganan kondisi kegawatdaruratan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Erna Nuraena membenarkan adanya peningkatan kunjungan pasien di sejumlah IGD rumah sakit pada akhir September 2026. Berdasarkan data yang dimiliki Dinkes, kenaikannya mencapai sekitar 7 persen.
Dari keseluruhan pasien yang tercatat, sebanyak 57 persen merupakan warga Kota Bogor, sedangkan 43 persen lainnya berasal dari luar Kota Bogor. Kondisi yang ditangani cukup beragam, dengan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan pencernaan menjadi kasus yang paling banyak ditemukan.
Selain dua kasus tersebut, Dinkes Kota Bogor juga mencatat adanya peningkatan kasus campak dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam memantau tren penyakit yang berpotensi meningkatkan beban pelayanan fasilitas kesehatan.
Erna juga menyoroti masih adanya pasien yang datang ke IGD dengan kondisi yang sebenarnya tidak termasuk kegawatdaruratan. Kondisi tersebut dikenal sebagai false emergency dan berpotensi menambah kepadatan layanan IGD yang seharusnya diprioritaskan untuk pasien dengan kondisi gawat.
“Banyak juga pasien yang datang ke UGD statusnya false emergency. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan enam puskesmas dengan layanan UGD 24 jam. Untuk kasus yang tidak gawat darurat, masyarakat bisa ke puskesmas UGD dulu,” jelas Erna.
Ia menjelaskan, apabila setelah pemeriksaan pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut, petugas akan membantu mencarikan fasilitas rumah sakit yang sesuai. Proses rujukan juga dapat dilakukan menggunakan ambulans milik puskesmas setempat sehingga pasien tidak harus mencari transportasi sendiri.
Sementara untuk kondisi yang benar-benar masuk kategori gawat darurat, masyarakat dapat memanfaatkan layanan call center 119. Layanan tersebut disiapkan sebagai salah satu akses untuk mendapatkan bantuan kegawatdaruratan.
Erna kembali mengingatkan masyarakat agar menjaga kondisi kesehatan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya pencegahan dinilai penting untuk menekan risiko penyakit sekaligus mengurangi beban layanan kesehatan ketika terjadi peningkatan kunjungan pasien.
“Warga diimbau untuk menjaga kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat,” tambahnya.
Editor: IJS
