Harnas.id, BOGOR – Penyaluran bantuan ambulans melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) kini menjadi sorotan dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Juhana.
Kuasa hukum PT RMK mengungkapkan, lima dari total 13 yayasan yang tercatat sebagai penerima bantuan ambulans diduga tidak memiliki keberadaan yang jelas. Indikasi tersebut dinilai menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara yang tengah bergulir.
Kuasa hukum PT RMK, Alice Yuniati Elia, menjelaskan bahwa dugaan tersebut merujuk pada surat Polda Jawa Barat Nomor B/1716/XI/RES.1.11/2026/Ditreskrimum. Surat itu, menurut Alice, memuat informasi dari penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengenai hasil penelusuran terhadap sejumlah yayasan penerima CSR ambulans.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Alice, terdapat lima yayasan yang terindikasi fiktif. Dugaan itu muncul setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan langsung terhadap alamat yang tercantum dalam data masing-masing yayasan.
Kelima yayasan yang dimaksud meliputi:
Yayasan Talenta Indonesia.
Yayasan Kreatif Sindang Sejahtra.
Yayasan Ikra Pintar Indonesia.
Yayasan Lazisma Berkat Nusantara.
Yayasan Satu Komando Peduli Sahabat.
Alice menyebut, petugas tidak menemukan keberadaan yayasan ketika mendatangi alamat yang tertera dalam dokumen. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar munculnya indikasi bahwa kelima yayasan penerima bantuan ambulans itu diduga fiktif.
“Kelima alamat yayasan penerima CSR itu diduga fiktif, karena saat petugas mendatangi lokasi tidak ada yayasan di alamat tersebut,” kata Alice, Selasa (17/11/2026).
Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak PT RMK berencana membawa persoalan ini ke ranah etik kelembagaan DPRD Kota Bogor. Alice mengatakan, pihaknya akan menyampaikan surat resmi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor agar dugaan yang berkaitan dengan Juhana dapat segera ditindaklanjuti.
Langkah itu diambil dengan mempertimbangkan posisi Juhana yang masih aktif sebagai anggota legislatif. Menurut Alice, status tersebut membuat Badan Kehormatan DPRD memiliki relevansi untuk menerima laporan dan menindaklanjuti persoalan yang menyeret nama anggota dewan.
“Karena Juhana ini anggota dewan aktif, jadi kami akan bersurat ke Badan Kehormatan Dewan agar bisa sesegera mungkin mengadili Juhana,” ujarnya.
Di sisi lain, kuasa hukum Juhana, Munjin, belum memberikan tanggapan mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapatkan jawaban hingga berita ini disusun.
Dengan demikian, keterangan dari pihak Juhana masih belum diperoleh. Perkembangan perkara ini masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, termasuk tindak lanjut kepolisian dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor.
Editor: IJS











