Kapolri Buka Suara soal Pungli dan Premanisme: Jangan Sampai Investor Ragu Masuk Indonesia

Kapolri Listyo Sigit Prabowo Hadiri Konsolidasi Akbar FSPMI di Kawasan Industri MM2100 Bekasi. Foto: Polri
Kapolri Listyo Sigit Prabowo Hadiri Konsolidasi Akbar FSPMI di Kawasan Industri MM2100 Bekasi. Foto: Polri

Harnas.id, BEKASI — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta praktik pungutan liar (pungli), premanisme, dan tindak kejahatan yang mengganggu aktivitas perusahaan tidak dibiarkan berkembang di kawasan industri. Menurutnya, gangguan keamanan dapat memengaruhi kenyamanan bekerja sekaligus kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut diikuti kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan yang berada di Kawasan Industri MM2100 dan wilayah sekitarnya.

Kapolri secara khusus meminta pelaku usaha tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli, aksi premanisme, atau kejahatan lain yang berpotensi menghambat kegiatan perusahaan. Laporan tersebut, kata dia, harus segera direspons jajaran kepolisian sesuai ketentuan hukum.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

Menurut Listyo Sigit, persoalan keamanan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kegiatan ekonomi. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjaga akan menciptakan rasa aman bagi pekerja, menjaga kelancaran operasional perusahaan, serta memberikan kepastian bagi investor dalam menjalankan usahanya.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia memiliki sejumlah modal untuk menarik investasi. Selain sumber daya alam yang besar dan pasar domestik yang luas, pemerintah juga tengah mengembangkan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Dari sisi realisasi, investasi nasional hingga semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun. Pada periode yang sama, Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp138 triliun.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 41,29 persen dari total realisasi investasi Jawa Barat yang pada periode tersebut tercatat Rp76,8 triliun. Besarnya aktivitas industri di Bekasi membuat aspek keamanan kawasan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan usaha.

Kapolri memastikan Polri akan terus menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan industri yang aman. Jaminan keamanan tersebut diharapkan dapat membuat pengusaha menjalankan kegiatan produksi dengan lebih tenang dan investor tidak ragu menanamkan modalnya.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.

Namun, Listyo Sigit menekankan bahwa iklim investasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keamanan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi, memenuhi hak pekerja, dan membangun hubungan industrial yang adil.

Ia menyebut pekerja dan perusahaan memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Perusahaan membutuhkan pekerja untuk menjaga keberlangsungan produksi, sementara pekerja bergantung pada perusahaan yang sehat dan berkembang sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, setiap persoalan dalam hubungan kerja perlu diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan diharapkan tidak berkembang menjadi konflik yang justru merugikan kedua belah pihak maupun mengganggu aktivitas ekonomi.

Kapolri pun mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, serta serikat buruh membangun kerja sama untuk menciptakan kawasan industri yang aman. Di saat yang sama, hubungan kerja yang berkeadilan perlu berjalan beriringan dengan iklim investasi yang sehat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Editor: IJS