Harnas.id, SURABAYA — Informasi mengenai patahan yang disebut melintasi wilayah Surabaya ramai beredar di media sosial. Di tengah tingginya perhatian publik, pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan informasi tersebut sebagai ancaman gempa tanpa melihat hasil penelitian dan verifikasi ilmiah.
Pakar geologi sekaligus dosen luar biasa Departemen Teknik Geofisika ITS, Dr Ir Amien Widodo MSi, mengatakan keberadaan patahan di wilayah Surabaya memang bukan informasi baru. Namun, status aktif atau tidaknya suatu patahan membutuhkan kajian lebih lanjut berdasarkan bukti ilmiah.
Perbincangan tersebut bermula dari unggahan sebuah akun Instagram yang membahas keberadaan patahan di Surabaya. Video yang diunggah tujuh hari sebelumnya itu telah ditonton 476 ribu kali, mendapat 15,1 ribu tanda suka, serta mengumpulkan 1.081 komentar.
“Sudah tahukah kalian, Surabaya memiliki patahan aktif baru? Ini daerah yang dilintasinya,” tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.
Unggahan itu kemudian memunculkan kembali pembahasan mengenai struktur patahan yang berada di wilayah Jawa Timur. Amien menjelaskan, ITS bersama Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai peta patahan di Jawa Timur yang dipublikasikan pada 2024.
“Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat dua patahan yaitu patahan Surabaya dan patahan Waru,” ungkap Amien.
Menurut Amien, kedua struktur tersebut memiliki potensi aktif dan diketahui pernah mengalami pergerakan. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan peta patahan di Indonesia yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) pada 2024.
Meski demikian, Amien memberikan catatan penting terkait istilah “patahan aktif”. Menurut dia, patahan yang melintas di wilayah Surabaya, Sidoarjo hingga Bangkalan memang teridentifikasi, tetapi status keaktifannya belum terverifikasi.
“Patahan yang melewati Surabaya, Sidoarjo, hingga Bangkalan memang ada, tetapi belum terverifikasi aktif,” paparnya.
Ia menjelaskan, keberadaan sebuah patahan tidak otomatis berarti struktur tersebut masih aktif bergerak. Penetapan status aktif membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menemukan bukti-bukti yang mendukung aktivitas patahan tersebut.
“Kita harus memahami bahwa ada patahan yang aktif dan tidak aktif. Untuk menyebutnya sebagai patahan aktif, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut,” terangnya.
Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat ketika menerima informasi mengenai kebencanaan dari media sosial. Informasi yang belum melewati proses verifikasi ilmiah sebaiknya tidak langsung dipercaya atau disebarluaskan dengan narasi yang berpotensi memicu kepanikan.
Di sisi lain, Amien menilai kewaspadaan tetap diperlukan. Terlepas dari status aktivitas patahan yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan bencana gempa.
Pemerintah Kota Surabaya, kata Amien, dapat mempertimbangkan pemasangan alat untuk mendeteksi pergerakan maupun pergeseran tanah. Sistem pemantauan tersebut dapat menjadi salah satu bagian dari langkah mitigasi sekaligus membantu memperoleh data terkait kondisi geologi wilayah.
Selain alat pemantauan, keberadaan peta kawasan rawan gempa juga dinilai penting. Peta tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih terhadap risiko gempa.
Aspek konstruksi juga menjadi bagian penting dari mitigasi. Pemerintah dapat memastikan bangunan yang berada di kawasan berisiko memenuhi standar bangunan tahan gempa sehingga apabila terjadi gempa, potensi kerusakan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Dengan pendekatan tersebut, pembahasan mengenai patahan tidak semestinya berhenti pada rasa khawatir. Informasi geologi justru dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperbaiki perencanaan pembangunan, dan memperkuat kemampuan kota menghadapi potensi bencana.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen ITS dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-11 mengenai Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Prinsip tersebut menekankan pentingnya membangun lingkungan perkotaan yang tangguh dan lebih siap menghadapi berbagai potensi risiko bencana.
(HUMAS ITS)
Editor: IJS
