Ketua Fraksi PDIP Dorong Pemda SBD Bangun Komunikasi Publik Lewat Media

Ketua Fraksi PDIP, Octavianus Dapa Talu (kiri belakang) saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP dalam sidang paripurna kelima DPRD Kabupaten SBD. (Foto: istimewa/infopublik)

Harnas.id, Sumba – Dalam sidang paripurna kelima DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Ketua Fraksi PDIP Octavianus Dapa Talu mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) SBD untuk memperkuat komunikasi publik dengan melibatkan media, baik lokal maupun nasional.

Octa Talu menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif guna memperlancar akses informasi kepada masyarakat, terutama terkait pembangunan. Ia juga meminta Pemda SBD untuk membangun tower Telkomsel di wilayah Rara, Kecamatan Wewewa Selatan, guna mendukung konektivitas internet di desa-desa.

“Dengan melibatkan media, informasi mengenai pembangunan, anggaran, dan kebijakan pemerintah dapat lebih mudah diakses masyarakat. Hal ini akan mengurangi risiko misinformasi serta mencegah penyelewengan dalam proses pembangunan,” ujar Octa saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDIP.

Octa menambahkan, keterbukaan informasi publik dan peran media sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Media dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan informasi yang mudah dipahami, serta mengawal kebijakan pemerintah.

Selain itu, Ketua Fraksi PDIP ini juga mengajak pemerintah untuk membangun kepercayaan publik melalui kolaborasi dengan media. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan akan meningkatkan keberhasilan program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Partisipasi publik sangat penting karena akan menciptakan rasa memiliki di kalangan warga sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambah Octa.

Octa juga mengingatkan pentingnya peran media sebagai pengawas independen dalam mengawasi jalannya pembangunan dan pengelolaan anggaran pemerintah. Media berfungsi sebagai “watchdog” yang dapat menekan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Octa menilai bahwa dengan memperluas cakupan informasi melalui media lokal, keberhasilan atau permasalahan pembangunan SBD akan mendapat perhatian lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga donor guna meningkatkan kualitas pembangunan.

“Media juga berperan sebagai saluran edukasi publik yang dapat membantu masyarakat memahami program-program pemerintah, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, agar dapat diakses secara optimal,” pungkasnya.

Editor : Edwin S