Harnas.id, Kota Bogor – Program Night Market di Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Dewi Sartika, yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi penataan pedagang kaki lima (PKL), kini justru menimbulkan sejumlah permasalahan baru. Mulai dari kemacetan, kebersihan, hingga dugaan pungli dan premanisme, program ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Bogor.
Seiring berjalannya program Night Market, kawasan Jalan Dewi Sartika semakin dipenuhi oleh PKL, bahkan di siang hari. Hal ini membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor harus beberapa kali turun tangan melakukan penertiban.
“Kami sudah beberapa kali melakukan penertiban, tapi PKL selalu kembali. Yang pasti, kami akan terus memaksimalkan pemantauan di area tersebut,” ujar Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach.
Selain itu, kondisi pedestrian di sekitar Alun-Alun Kota Bogor mengalami penurunan kebersihan, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor terpaksa menurunkan mesin scrubber khusus untuk membersihkan lantai dan trotoar yang berkerak.
“Agak sulit membersihkannya, jadi kami turunkan 12 personel dan alat khusus,” kata Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Dian Setiawan.
Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, mengkritik kebijakan ini sebagai langkah yang tidak matang dan berpotensi menciptakan masalah baru.
“Dari awal, saya sudah mengingatkan bahwa Pemkot Bogor harus mempertimbangkan dampak Night Market terhadap kelancaran lalu lintas di Jalan Dewi Sartika. Selain itu, ada potensi munculnya PKL liar dan pungli,” ujar Akhmad kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).
Menurutnya, Jalan Dewi Sartika merupakan jalur mobilisasi utama bagi penumpang KRL commuter line, angkutan kota (angkot), serta ojek online yang beroperasi hampir 24 jam. Adanya Night Market justru semakin memperparah kondisi lalu lintas di kawasan tersebut.
“Jangan sampai program ini malah menimbulkan masalah baru. Night Market ini menarik banyak pengunjung, tetapi dampaknya bisa kita lihat—bahkan PUPR sampai harus menurunkan mesin khusus untuk membersihkan kerak di lantai,” tambahnya.
Sebagai solusi, Akhmad Saeful Bakhri menyarankan agar Pemkot Bogor menata PKL dengan memasukkan mereka ke pasar-pasar yang masih memiliki kios kosong. Dengan begitu, mereka tetap bisa berjualan tanpa mengganggu lalu lintas dan kebersihan kota.
“Pasar yang memiliki banyak los kosong bisa dijadikan pasar tematik Night Market. Selain lebih tertata, kebutuhan lahan parkir pun sudah tersedia di area pasar,” jelasnya.
Ia juga mendesak Pemkot Bogor untuk segera mengevaluasi dan menghentikan kebijakan tersebut.
“Kami mendesak program ini segera dihentikan. Pemkot Bogor harus lebih matang dalam membuat kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kota dan masyarakat,” tegasnya.
Merespons berbagai keluhan, Pemkot Bogor berencana untuk mengevaluasi efektivitas program Night Market. Jika dampaknya lebih banyak negatif dibandingkan manfaatnya, kemungkinan besar program ini akan dihentikan atau direvisi.
“Jika hasil evaluasi menunjukkan dampak buruk yang lebih besar, tentu kami akan mempertimbangkan ulang program ini,” ujar Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach.
Program Night Market di Alun-Alun Kota Bogor yang awalnya bertujuan menata PKL dan menghidupkan ekonomi malam, kini justru memicu kemacetan, masalah kebersihan, serta potensi pungli. DPRD Kota Bogor mendesak agar Pemkot segera mengevaluasi dan mencari solusi yang lebih efektif, seperti menata PKL di dalam pasar tematik.
Masyarakat pun kini menunggu langkah tegas dari Pemkot Bogor dalam menyikapi polemik ini.
Apakah Night Market tetap berlanjut dengan perbaikan, atau justru dihentikan demi ketertiban kota?
