Harnas.id – Percepatan hilirisasi energi menjadi kunci strategis penting dalam upaya menghadirkan kedaulatan energi nasional. Percepatan hilirisasi energi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja lokal.
Anggota Komite IV DPD RI, Mirah Midadan menyebut, hilirisasi dan kedaulatan energi merupakan dua agenda penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadikan hilirisasi energi sebagai jalan dalam menciptakan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Hilirisasi sangat berpeluang memperkuat kapasitas industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas. Menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal,” kata Mirah dalam diskusi Kongkow Kedaulatan Energi: Hilirisasi Energi untuk Kedaulatan Negeri, di Sadjoe Cafe, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menilai, pengembangan produk turunan juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kegiatan manufaktur, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Mirah menilai, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan energi yang besar yang harus dimanfaatkan demi seluas-luasnya kesejahteraan rakyat. Menurutnya, peluang memanfaatkan sumber daya tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak dieksplorasi dan dimanfaatkan melalui kegiatan industri yang menghasilkan nilai tambah.
“Saya menilai investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA), tetap dibutuhkan untuk mempercepat hilirisasi. Pembangunan industri pengolahan dan pengembangan teknologi membutuhkan modal yang sangat besar,” ujarnya.
Hal serupa juga berlaku dalam agenda transisi energi. Mirah menekankan bahwa kebutuhan investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi, termasuk jaringan gas, membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat.
“Kita juga tidak boleh terlalu anti terhadap modal-modal asing, karena memang untuk hilirisasi itu kita butuh modal yang sangat besar,” ucapnya.
Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa investasi harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas. Mira juga menyoroti tantangan transformasi struktural ekonomi Indonesia, terutama terkait kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam paparannya dalam diskusi tersebut, Ia menyebut kontribusi industri manufaktur yang sebelumnya berada di kisaran 32 persen pada awal 2000-an menurun menjadi sekitar 19 persen pada triwulan II 2026. Padahal, sektor manufaktur memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, mengembangkan teknologi, serta menggerakkan sektor usaha lainnya, termasuk UMKM.
Oleh karena itu, hilirisasi dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali industri pengolahan nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri. Pengembangan produk turunan juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kegiatan manufaktur, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Di sisi lain, kedaulatan energi harus memastikan tersedianya pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun sektor industri,” ungkapnya.
Dalam kesimpulan diskusi, penguatan hilirisasi dan ketahanan energi perlu dilanjutkan melalui sejumlah agenda strategis.
Pertama, memperkuat hilirisasi untuk mendorong industrialisasi nasional. Capaian investasi dan pengolahan mineral perlu dilanjutkan dengan pengembangan industri turunan, peningkatan daya saing manufaktur, serta penguatan rantai pasok domestik.
Kedua, memperluas manfaat hilirisasi bagi perekonomian daerah. Pertumbuhan industri pengolahan harus melibatkan tenaga kerja lokal, UMKM, dan pemasok daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar investasi menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih merata.
Ketiga, mempercepat kedaulatan energi melalui penguatan pasokan domestik. Kemajuan elektrifikasi dan program biodiesel perlu diikuti upaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan BBM serta mempercepat pengembangan energi terbarukan. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Melalui berbagai agenda tersebut, hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan nilai ekspor dan investasi. Lebih dari itu, hilirisasi harus menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu membangun kemandirian teknologi, memperkuat industri nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh posisi Indonesia dalam persaingan global.
“Kedaulatan energi pada akhirnya bukan hanya tentang kemampuan menghasilkan energi sendiri, tetapi juga kemampuan bangsa mengelola sumber daya, menguasai teknologi, dan memastikan manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Pusat Studi Transisi Energi, Hilirisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Jakarta (CENTRADIS UMJ), Wajid Fauzi mengatakan, hilirisasi harus diarahkan pada pembentukan kemandirian industri nasional, bukan sekadar peningkatan angka investasi dan volume ekspor.
“Indonesia perlu membangun industri yang mampu menguasai teknologi, memperkuat rantai pasok domestik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Wajid.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara hilirisasi semu dan hilirisasi berdaulat. Hilirisasi semu cenderung berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi dengan indikator keberhasilan berupa jumlah smelter, investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI), serta tonase ekspor.
“Nilai tambah memang meningkat, tetapi kemandirian industri dan penguasaan teknologi belum tentu tercapai,” ujar Wajid.
Sebaliknya, lanjut Wajid, hilirisasi berdaulat harus mampu membangun ekosistem transformasi ekonomi nasional. Indikator keberhasilannya mencakup alih teknologi (technology transfer), integrasi industri nasional, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi tenaga ahli lokal.
“Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi tempat pengolahan sumber daya alam, tetapi juga mampu menguasai teknologi dan mengembangkan industri secara mandiri,” ucapnya.
Wajid mengidentifikasi lima tantangan utama dalam transformasi hilirisasi nasional. Pertama, penguasaan teknologi. Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan untuk keluar dari posisi sebagai pengguna teknologi dan bertransformasi menjadi pengembang teknologi.
Kedua, infrastruktur energi. Pengembangan industri pengolahan, khususnya smelter, membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan andal.
Ketiga, pembiayaan dan kepastian regulasi. Industri hilirisasi merupakan sektor padat modal dengan risiko investasi tinggi sehingga membutuhkan kebijakan yang konsisten.
Keempat, keterhubungan industri. Pengembangan kawasan industri harus terintegrasi dengan perekonomian lokal agar tidak menciptakan pulau-pulau industri yang terpisah dari usaha kecil dan menengah (UKM).
Kelima, geopolitik global. Persaingan rantai pasok antara negara-negara besar turut memengaruhi posisi Indonesia dalam industri strategis dunia.
Ia menegaskan, hilirisasi setidaknya harus membawa tiga mandat utama, yakni kemandirian, kesejahteraan, dan penguatan posisi geopolitik Indonesia.
Kemandirian berarti hilirisasi harus menghasilkan kemampuan nasional dan tidak menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi asing. Sementara itu, kesejahteraan harus tercermin melalui manfaat langsung bagi masyarakat dan daerah.
“Adapun dari sisi geopolitik, hilirisasi harus memperkuat daya tawar Indonesia dalam rantai pasok global, bukan justru menempatkan Indonesia sebagai pihak yang bergantung pada negara lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Group Head City Gas Project PT PGN, Lebinner Sinaga menyoroti pentingnya hilirisasi gas bumi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, gas bumi memiliki peran strategis sebagai energi yang dapat mendukung kebutuhan industri maupun masyarakat. Optimalisasi pemanfaatannya juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
“Hilirisasi gas bukan hanya tentang menyalurkan energi, tetapi menciptakan nilai tambah bagi bangsa,” ungkap Lebinner.
Ia menjelaskan, pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga merupakan salah satu langkah konkret untuk memperluas pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Jargas tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai solusi penyediaan energi bagi masyarakat yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Pembangunan jargas yang didukung APBN telah mencapai sekitar 560 ribu sambungan. Angka tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga,” jelasnya.
Meski demikian, pengembangan jargas masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya persoalan regulasi dan perizinan, kebutuhan pendanaan yang besar, serta tantangan dalam memastikan keandalan pasokan gas.
Lebinner menilai, kolaborasi menjadi faktor penting untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Kepastian kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program juga diperlukan agar pengembangan jargas dapat berjalan berkelanjutan.
“PGN bersama pemerintah menargetkan perluasan jaringan gas hingga 5 juta sambungan pada 2029,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, industri, dan masyarakat. PGN juga mendorong terbentuknya Asosiasi Penggiat Jargas Indonesia sebagai wadah kolaborasi di luar pemerintah dan badan usaha untuk memperkuat pengembangan jaringan gas di Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Bahas Hilirisasi & Swasembada Energi di Hambalang
“Saya berharap, asosiasi tersebut dapat melibatkan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan jargas nasional. Jargas bukan sekadar infrastruktur penyaluran energi, melainkan sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan masa depan energi yang lebih kuat, bersih, dan mandiri,” pungkasnya.
