HARNAS.ID – Kebijakan counter-cyclical pemerintah Indonesia dari sisi fiskal maupun moneter terus dilakukan agar dapat meminimalisasi implikasi COVID-19 yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat serta bagi kegiatan perekonomian. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Rabu (24/3/2021).
“Menurut saya situasinya sekarang sudah membaik setelah tahun lalu kami menerapkan stimulus fiskal. Kami mampu meminimalisasi kerusakan ekonomi karena COVID-19. Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1 persen yang relatif kecil dibandingkan dengan negara Asia lainnya atau bahkan negara-negara G20 dalam hal kontraksi akibat COVID-19 ini,” kata Sri Mulyani.
Sejak awal 2021, Indonesia terus berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi, dimulai pada kuartal ketiga tahun lalu, dan beberapa sektor yang juga pulih dengan sangat cepat. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021, OECD baru saja merevisi proyeksi mereka untuk Indonesia.
Pada 2021 antara 4 persen-4,9 persen. Hal tersebut seiring dengan proyeksi IMF juga sekitar 4,8 persen. Proyeksi dari pemerintah sendiri antara 4,5 persen -5,3 persen. Itu kontribusi signifikan dari sisi permintaan, pemulihan konsumsi dan juga ekspor.
“Maka dengan itu kami sangat berharap percepatan pemulihan semakin cepat terutama pada kuartal kedua tahun ini dan terus berlanjut hingga kuartal terakhir 2021. Jika itu terjadi tentunya maka kami harus menyesuaikan kebijakan. Artinya stimulus dan dukungan yang datang dari fiskal serta moneter disesuaikan, tergantung pada percepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi. Namun, kami sangat berharap dan optimistis,” tutur Menkeu.
Tiga Program Bantuan Tunai
Sementara itu, bantuan tunai 2021 yang merupakan program pemulihan ekonomi sebagaimana dilakukan pemerintah terdiri atas tiga program. Itu yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Selain itu Program Sembako Rp 200 ribu per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan. Bantuan tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Menurut Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rachmad Djoemadi, penyaluran bantuan sosial tunai diberikan selama empat bulan, yakni Januari-April. Ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 sekaligus membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.
“Tahun ini kami sudah salurkan bantuan sosial tunai dalam tiga tahapan. Kami harapkan bantuan sosial tunai menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Faizal.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp 28,709 triliun untuk PKH, Rp 42,5 triliun untuk program sembako, dan Rp 12 triliun untuk bantuan sosial tunai.
Editor: Ridwan Maulana
