Harnas.id, Bogor – Kawasan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional harus dilindungi keberlanjutannya. Kawasan Pantura Jawa berkontribusi sebesar 20,7% terharap PDB Indonesia dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 50 juta penduduk Indonesia.
Tim Penyusun Kajian Strategi Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Pantura Jawa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bekerja sama dengan Universitas Pertahanan untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Strategi Komunikasi dalam rangka Pembangunan Tanggul Laut terkait Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Pantura Jawa, Kamis (10/10/2024).
Staf Khusus Menko Perekonomian Wahyu Utomo menyampaikan, berdasarkan hasil kajian, perlindungan Pantura Jawa dapat dilakukan dengan beberapa opsi seperti pembangunan tanggul laut (sea wall), tanggul pantai, maupun restrukturisasi kembali kondisi garis pantai.
Selain itu, dampak dari penurunan permukaan tanah dan krisis air baku di Pantura Jawa, apabila tidak segera diatasi diperkirakan dapat mengurangi pertumbuhan PDB Nasional hingga 4,9% pada 2045, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang diestimasikan mencapai Rp6.607 triliun dalam 20 tahun ke depan (2045).
Perlindungan dan pengembangan Pantura Jawa merupakan langkah besar untuk melindungi kawasan tersebut dari berbagai ancaman lingkungan dan tantangan kedepan, seperti krisis sumber daya air.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa program ini juga akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk meminimalisir risiko hambatan pembangunannya serta yang paling utama yakni untuk membangun kepercayaan masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait tentang dampak positif yang akan diberikan melalui program ini, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut.
Perwakilan dari Universitas Pertahanan juga menegaskan terkait pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa guna memastikan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan transparansi pada setiap tahap.
Sebagai proyek infrastruktur berskala besar, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif Pemerintah, masyarakat lokal, investor, dan lembaga internasional. Transparansi informasi akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan mencegah potensi konflik selama proses implementasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan melakukan identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan sejak dini, dengan mengklasifikasikan peran dan pengaruh masing-masing pihak.
Komunikasi yang jelas mengenai tujuan utama proyek, seperti perlindungan dari banjir dan peningkatan kesejahteraan ekonomi kawasan pesisir akan terus dilakukan. Pemerintah juga akan menyebarluaskan informasi secara real-time, serta mengadakan dialog publik dan diskusi kelompok untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat secara langsung.
Selain itu, transparansi dalam hal anggaran, sumber dana, dan dampak lingkungan juga perlu dipublikasikan secara berkala. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memberikan pelatihan terkait pengawasan proyek, bertujuan untuk memperkuat dukungan.
Dengan manajemen krisis yang responsif dan tim khusus yang siap menangani isu negatif, program/proyek ini diharapkan dapat terus berjalan dengan dukungan luas dari masyarakat, dengan menjaga akuntabilitas yang tinggi.
Di samping itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Belanda saat ini juga sedang melakukan penyusunan Kajian Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pantura Jawa yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan serius yang dihadapi Pantura Jawa.
Editor : Edwin S
