HARNAS.ID – Pemerintah dinilai perlu memastikan stok atau ketersediaan vaksin COVID-19. Langkah ini krusial seiring kebijakan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat.
“Karena pandemi COVID-19 bersifat global, banyak negara menginginkan vaksin. Sedangkan, Indonesia sejauh ini masih impor (vaksin),” kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada HARNAS.ID, Rabu (16/12/2020).
Dia menjelaskan, pemerintah minimal harus bisa memenuhi target 107 juta jiwa berusia 18 tahun hingga 59 tahun. Meski belakangan, pemerintah menaikkan target itu menjadi 182 juta jiwa.
Lebih jauh, Timboel pun memaparkan, dengan kebijakan menggratiskan vaksin COVID-19, fokus mengenai hal ini juga tidak lagi berkutat kepada siapa berhak divaksinasi. Ia mencontohkan, sebelumnya sempat mengemuka tentang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinilai berhak menerima vaksinasi secara cuma-cuma.
“Tapi menyusul kebijakan pemerintah saat ini menggratiskan vaksin COVID-19 maka semua warga berhak divaksinasi gratis,” ujar Timboel menegaskan.
Oleh karena itu, kata dia lagi, pemerintah perlu menyosialisasikan gencar mengenai mekanisme vaksinasi yang akan dilakukan setelah memastikan vaksin COVID-19 digratiskan. apabila memang stok vaksin masih terbatas dan vaksinasi
“Agar masyarakat paham apabila memang vaksinasi tidak bisa sekaligus. Terlebih, terkait COVID-19 ini, seseorang harus divaksin dua kali,” kata Timboel menambahkan.
Sebelumnya, 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (6/12/2020) malam.
Vaksin tersebut diuji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020. Pemerintah juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin.
Sedangkan di Januari 2021 sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.
Editor: Aria Triyudha
