Harnas.id, BOGOR – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menyegel Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido setelah peringatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor tidak diindahkan.
Menteri KLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa KEK Lido tetap beroperasi tanpa memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor sudah memberikan peringatan, namun tidak diindahkan. Oleh karena itu, kami harus turun tangan untuk menghentikan dan menyegel kawasan ini,” ujarnya, Kamis (13/2/2025).
KLH menemukan dua pelanggaran utama yang menjadi dasar penyegelan. Pertama, KEK Lido tidak memiliki persetujuan lingkungan yang sah, meskipun telah menjalani prosedur lingkungan sejak 2016. Seharusnya, perubahan status kawasan menjadi unit usaha baru disertai dengan pembaruan izin lingkungan.
Selain itu, KLH juga mencatat dugaan kerusakan lingkungan akibat penimbunan di Danau Lido. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR, luas danau seharusnya mencapai 24 hektare, namun kini menyusut menjadi sekitar 11 hektare akibat sedimentasi dan tumpukan tanah.
“Sedimentasi dan tumpukan tanah ini sedang kami selidiki. Ada sekitar tiga hektare yang menjadi bukti tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana,” kata Hanif.
Penyegelan dilakukan pada Kamis (6/2/2025) oleh Gakkum LH atas instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Kepala BPLH, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Gakkum LH, Ardyanto Nugroho, menyatakan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara dokumen yang disetujui dengan kondisi fisik konstruksi di KEK Lido.
“Pembangunan tidak mengelola air limpasan dengan baik, sehingga menyebabkan sedimentasi dan mengancam ekosistem danau,” ujar Ardyanto. KLH akan terus menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.
Editor: IJS
