HARNAS.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut baik rencana pemerintah menggandeng instansinya masuk dalam tim lintas kementerian untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah di Indonesia. Pengusutan kasus mafia tanah sudah menjadi tugas KPK meski tidak disuruh pemerintah.
“Kami sangat menyambut baik jikalau KPK dilibatkan. Karena tidak dilibatkan saja kami memang diatur dalam tugas pokok kami,” kata Firli di Jakarta, Rabu, (25/5/2022).
Firli mengatakan KPK mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk membantu pemerintah dalam mengusut tuntas kasus mafia tanah di Indonesia. Pasalnya, sebagian tupoksi KPK berkaitan dengan masalah lahan dan perizinan.
KPK sudah sering menertibkan masalah perizinan dan pemanfaatan lahan di beberapa daerah di Indonesia. Masalah perizinan dan pemanfaatan lahan itu diyakini serupa dengan kasus mafia tanah yang membuat pemerintah jengkel.
Penertiban masalah perizinan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan KPK ini juga bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK). Stranas PK selalu mendorong upaya percepatan implementasi kebijakan satu peta.
“Kalau kita bicara soal one map policy (kebijakan satu peta) kita bicara soal pemanfaatan perizinan lahan dan tanah,” ujar Firli.
KPK juga sudah membangun komunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait masalah perizinan dan lahan. Komunikasi itu untuk membuat perizinan lahan dilaksanakan tanpa adanya pelanggaran hukum.
“Dan tentu jauh dari pada kegaduhan dan konflik karena investasi bisa masuk dengan memanfaatkan perizinan yang tertib yang clean dan good government itu yang kita jamin,” ucap Firli.
Atas dasar itulah Firli menyambut baik rencana pemerintah memasukkan KPK dalam tim lintas kementerian untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dia yakin taring tim itu bakal sangat tajam dengan bantuan instansinya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri mengusut tuntas seluruh kasus mafia tanah di Tanah Air. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga terkait hal ini. Sehingga, dapat menyelesaikan aksi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat dan negara.
“Mafia-mafia tanah akan kita selesaikan dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan penilaian atas ini semua,” ujar Mahfud.
Editor: Ridwan Maulana
