HARNAS.ID – Pemerintah harus menutup celah gerakan separatis dan teroris yang berpotensi tumbuh subur di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyusul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang telah dilabeli sebagai kelompok separatis dan teroris (KST) oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
“Para separatis dan teroris itu tidak pakai teori hak asasi manusia saat membunuh rakyat dan aparat yang bertugas. Mereka menyikat habis dan sangat tidak berperikemanusiaan,” katanya di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Demi melindungi rakyat dan negara, Bambang siap menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan hukum internasional atau hukum mana pun. Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia.
Dari aspek pertahanan keamanan nasional dan hukum, sangat jelas bahwa KKB di Papua bukan kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Mereka jelas tidak punya ‘right to self determination’ atau hak menentukan nasib sendiri. Ketika Papua telah menjadi bagian integral NKRI berdasarkan New York Agreement 1962, maka hak menentukan nasib sendiri serta merta batal demi hukum,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai tepat jika gerakan KKB sebagai pemberontakan melawan pemerintah yang sah atau makar dengan cara-cara teror. Oleh karena itu penetapan keadaan darurat militer, baik secara hukum nasional maupun internasional, sudah sah dan bisa segera diberlakukan.
“Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap para separatis dan teroris untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa. Kerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara,” tuturnya.
Jika perlu turunkan kekuatan 4 matra terbaik yang dimiliki Indonesia, selain Densus 88 dan Brimob Polri, yaitu Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan DenjakaDenjaka. Dia pun optimistis, apabila para pasukan terbaik tersebut diberikan waktu satu bulan, bisa menumpas habis para separatis dan teroris di Papua.
Editor: Ridwan Maulana
