SURABAYA, Harnas.id – Pemerintah saat ini fokus pada program penurunkan angka kemiskinan ekstrem, angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2024 semua angka tersebut harus turun. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB yang baik melalui kontrasepsi yang baik.
Demikian disampaikan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoto, dikutip dari keterangan tertulis BKKBN Jatim, Kamis (2/2/2023).
“Kami punya program namanya PKBRS atau Program Pelayanan Keluarga Berencana Di Rumah Sakit. Kami berterimakasih karena RSUD Subandi Jember sudah memiliki itu dan hari ini sedang dilakukan pemasangan KB implan sebanyak 75 akseptor dan 25 akseptor KB IUD, ” kata Hasto.
Tingginya angka stunting dan dispensasi nikah di Jember menjadi perhatian BKKBN RI. Melalui kegiatan Kick Off Training of Fasilitator (TOF) Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Provinsi Jawa Timur, angka stunting dan dispensasi nikah di Jawa Timur terutama di Jember diharapkan bisa menurun.
Hasto menjelaskan jumlah penduduk Jember sebanyak 2.6 juta jiwa dan dalam satu tahun yang melahirkan hampir 40 ribu persalinan. Dari 40 ribu ibu hamil ini belum bisa mengakses layanan KB. Untuk itu BKKBN sedang gencar program setiap ibu melahirkan langsung pasang KB. Sedang untuk menurunkan angka stunting dilakukan dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang akan memantau dan mendampingi setiap keluarga stunting, keluarga beresiko stunting, calon pengantin dan keluarga baduta.
Khusus untuk program TPK ini, sambung Hasto, di Tahun 2023 BKKBN memiliki program Kick Off TOF TPK sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan TPK dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai Kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Jatim, maka pelaksanaan Kick off TOF TPK pertama di Jatim digelar di Jember.
Kepada awak media, Hasto menjelaskan angka stunting dan angka dispensasi nikah di Jember masih tinggi. Agar Tim Pendamping Keluarga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik maka TPK harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Di Jember ada 5600 TPK untuk keluarga stunting, keluarga beresiko stunting, calon pengantin dan sebagainya.
“Mereka ini harus dilatih karena disini jumlah penduduknya juga cukup besar. Tim fasilitator yang sudah dilatih akan melatih para TPK ini. Jatim merupakan daerah pertama pelaksanaan Kick Off TOF TPK dan alhamdulillah gayung bersambut dengan program Bupati untuk menurunkan angka stunting dan angka dispensasi nikah, ” jelas Hasto usai kegiatan Kick Off TOP TPK dan Pengangkatan Bupati Jember sebagai Bapak Asuh Stunting di Balai Diklat KKB Jember. (PB/*)
