Harnas.id, SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral terkait pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026 di markas Polda Jawa Timur, Surabaya, Senin (9/3/2026). Pertemuan ini digelar untuk menyatukan langkah berbagai instansi dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam forum tersebut, Khofifah menyebutkan bahwa pergerakan masyarakat menuju Jawa Timur pada musim mudik tahun ini diprediksi cukup besar. Berdasarkan proyeksi pemerintah, sekitar 24,90 juta orang atau sekitar 17,3 persen dari total pemudik nasional diperkirakan akan masuk ke wilayah Jawa Timur.
Menurutnya, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 hingga 18 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026. Lonjakan mobilitas tersebut membuat kesiapan transportasi, pengamanan, serta layanan publik menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Selain kendaraan pribadi, jumlah penumpang angkutan umum juga diperkirakan meningkat. Pemerintah mencatat potensi pergerakan sekitar 7,7 juta penumpang selama masa Angkutan Lebaran 2026, naik sekitar 5,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,3 juta penumpang.
Angka tersebut mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api yang dikelola PT Kereta Api Indonesia, bus antarkota, angkutan laut, penyeberangan hingga transportasi udara. Karena itu, koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar.
Khofifah menilai Operasi Ketupat Semeru 2026 memiliki peran strategis sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Rapat koordinasi juga menjadi ruang untuk memetakan potensi kerawanan selama masa mudik dan balik Lebaran.
“Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi dan langkah seluruh instansi, mengidentifikasi potensi kerawanan selama arus mudik dan arus balik, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta sistem pengamanan secara terpadu,” ujar Khofifah.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan mudik tidak hanya berkaitan dengan pengamanan lalu lintas, tetapi juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Menurutnya, pengamanan mudik harus dilihat sebagai bagian dari layanan publik yang juga bernilai sosial dan spiritual.
Jawa Timur sendiri dikenal sebagai salah satu tujuan utama pemudik setiap tahun. Tingginya pergerakan masyarakat membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai langkah antisipatif, mulai dari kesiapan armada transportasi hingga pengaturan arus kendaraan di titik-titik rawan kemacetan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan ribuan armada untuk mendukung kelancaran mudik. Di antaranya 6.637 unit bus, 148 rangkaian kereta api, 302 pesawat, 55 kapal laut, serta 71 kapal penyeberangan dengan total 241 perjalanan.
Selain armada transportasi, Pemprov Jatim juga menyiapkan Posko Angkutan Lebaran untuk memantau kondisi arus mudik dan arus balik secara real time. Posko ini diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan perjalanan sejak dini.
Pengamanan dan pengawasan transportasi selama masa Lebaran didukung oleh sekitar 8.991 personel gabungan. Mereka berasal dari Dinas Perhubungan provinsi, dinas perhubungan kabupaten/kota, sektor transportasi laut, serta instansi transportasi lainnya.
Pada momentum Lebaran 2026 ini, pemerintah daerah juga kembali menyelenggarakan program mudik gratis dengan moda bus, kapal laut, serta fasilitas pengangkutan sepeda motor. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan.
Pemerintah juga melakukan pengembangan kapasitas dermaga di Pelabuhan Jangkar. Penguatan infrastruktur ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi titik krusial penyeberangan menuju Bali.
Selain soal transportasi, Khofifah juga menyoroti faktor lain yang perlu diantisipasi tahun ini. Pasalnya, perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah berdekatan dengan peringatan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026.
Momentum Nyepi berpotensi mempengaruhi arus perjalanan menuju Pulau Bali karena aktivitas transportasi biasanya dihentikan selama perayaan tersebut. Karena itu, potensi penumpukan kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang perlu diantisipasi sejak awal.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga menyiapkan dukungan tenaga medis yang cukup besar. Tercatat ada 343 dokter, 5.172 perawat, 44 tenaga kesehatan tradisional, serta 2.852 pengemudi ambulans yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan kondisi darurat selama masa mudik.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sistem rujukan rumah sakit serta layanan darurat melalui pusat layanan publik 119. Sistem ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan penanganan cepat ketika menghadapi kondisi darurat di perjalanan.
Khofifah juga meminta sejumlah lembaga strategis turut berperan aktif selama masa mudik. Di antaranya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pertamina, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi(PVMBG).
Menurutnya, koordinasi antar lembaga penting untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG, memantau potensi aktivitas Gunung Semeru, serta memetakan kondisi cuaca menjelang puncak arus mudik.
Ia juga mengingatkan bahwa pengamanan jalur mudik harus mencakup titik-titik rawan kecelakaan, kemacetan, hingga kawasan wisata yang biasanya mengalami lonjakan kunjungan saat libur Lebaran.
“Penguatan komunikasi kepada masyarakat juga penting agar perjalanan mudik dapat dilakukan secara aman dan terencana,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Khofifah mengajak seluruh pihak mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, dan profesional selama masa mudik. Ia berharap masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman saat merayakan Idul Fitri.
“Saya berharap seluruh jajaran dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis secara matang, sehingga pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor: IJS
