Harnas.id, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan skema pengamanan besar untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Selain pengerahan ratusan ribu personel, layanan darurat 110 juga diperkuat untuk mempercepat respons terhadap berbagai situasi di jalur mudik.
Kesiapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait pengamanan arus mudik nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3). Dalam forum itu, pemerintah dan aparat keamanan memaparkan strategi menghadapi mobilitas masyarakat yang diprediksi meningkat selama periode Lebaran.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Polri menurunkan sekitar 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026. Personel tersebut akan disebar di berbagai wilayah guna memastikan kelancaran arus mudik sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Petugas akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari jalur utama mudik hingga simpul transportasi. Fokus pengamanan meliputi pengaturan lalu lintas, penanganan kecelakaan, hingga pengawasan potensi gangguan keamanan selama perjalanan masyarakat menuju kampung halaman.
Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan. Pos tersebut terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, serta 343 Pos Terpadu.
Ribuan pos itu akan ditempatkan di berbagai lokasi yang diperkirakan menjadi pusat aktivitas pemudik. Di antaranya jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah.
Menurut Dedi, pola pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti sistem satu arah (one way) maupun contraflow. Polri juga mulai mengedepankan pendekatan berbasis teknologi untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.
“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 di Kantor Staf Presiden, Rabu (11 Maret 2026).
Ia menjelaskan, layanan 110 dirancang untuk memangkas proses pelaporan serta mempercepat respons petugas di lapangan. Melalui layanan ini, masyarakat bisa melaporkan berbagai kondisi darurat yang terjadi selama perjalanan mudik.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.
Melalui sistem tersebut, laporan masyarakat akan langsung terhubung dengan Command Center di tingkat Polda maupun Polres terdekat. Petugas kemudian dapat segera mengirimkan bantuan, baik untuk penanganan kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan di jalan.
Digitalisasi layanan darurat ini menjadi bagian dari upaya Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan masalah di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat musim mudik.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa pengelolaan mudik nasional memerlukan koordinasi lintas sektor. Integrasi layanan publik menjadi faktor penting agar perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih tertib dan aman.
Menurut Pratikno, pemerintah juga menyiagakan ratusan pos layanan komunikasi serta fasilitas kesehatan di berbagai titik perjalanan mudik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat ketika menghadapi kendala di perjalanan.
“Pemerintah menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah,” ujarnya.
Sinergi antara aparat keamanan, kementerian, dan berbagai lembaga negara diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan mudik nasional. Pendekatan ini menggabungkan pengamanan lapangan, layanan darurat digital, serta dukungan fasilitas publik yang terintegrasi.
Dengan kesiapan tersebut, pemerintah berharap perjalanan mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih aman dan tertib. Masyarakat juga diharapkan merasakan kehadiran negara yang sigap membantu ketika menghadapi kendala di perjalanan menuju kampung halaman.
Editor: IJS
