Jelang Lebaran, Kementan Klaim Stok Pangan Aman: Beras Tembus 28 Juta Ton

Wakil Menteri Pertanian menyampaikan kondisi stok pangan nasional jelang Lebaran. Foto: Harnas.id
Wakil Menteri Pertanian menyampaikan kondisi stok pangan nasional jelang Lebaran. Foto: Harnas.id

Harnas.id, JAKARTAKementerian Pertanian Republik Indonesia memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah juga mengklaim harga komoditas tetap berada dalam kendali.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026). Ia menegaskan indikator keamanan pangan mencakup dua hal utama, yakni ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

“Aman itu seperti apa? Aman itu dua. Yang pertama pasokannya cukup. Yang kedua kita mengupayakan dan menjaga agar harga pasokannya cukup dan harganya sesuai dengan HET terkendali dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Sudaryono.

Sejumlah komoditas strategis disebut dalam kondisi stabil, mulai dari beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging, telur, gula hingga minyak goreng. Pemerintah menilai distribusi berjalan cukup baik hingga ke tingkat konsumen.

Khusus untuk beras, stok nasional berada pada level tinggi. Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tercatat mencapai 4,09 juta ton dan diproyeksikan meningkat hingga 6 juta ton dalam waktu dekat.

Selain itu, beras yang beredar di masyarakat diperkirakan hampir 12 juta ton. Ditambah potensi panen dalam waktu dekat sekitar 12 juta ton, total kekuatan stok nasional mencapai sekitar 28 juta ton.

“Sehingga kalau di total ada 28 juta ton. Jadi, kondisi pangan kita sangat kuat,” jelasnya.

Dari sisi produksi, sektor pertanian juga menunjukkan tren positif. Produksi beras nasional sepanjang 2025 meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menjaga harga tetap stabil, pemerintah melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir. Langkah ini melibatkan sinergi lintas lembaga bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum.

“Kalau ada harga kok di atas HET, di atas ketentuan, maka trace-nya ketahuan, siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Mulai dari sanksi administratif hingga kemungkinan proses pidana jika ditemukan unsur kesengajaan.

“Ancamannya, ancaman administratif bisa dicabut izin usahanya, atau manakala ada unsur kesengajaan dan ditemukan unsur pidana, kami tidak bisa mengatakan tidak untuk tidak diusut secara pidana,” ujarnya.

Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga antara produsen dan konsumen. Kenaikan harga dinilai wajar, selama tidak berlangsung lama dan tetap dalam batas kendali.

“Harga komoditas itu pasti ada kenaikan, ada penurunan. Yang penting itu kalau naik, jangan lama-lama naiknya harus segera turun,” katanya.

Selama Ramadan, pengawasan juga dilakukan di tingkat distribusi. Tercatat sebanyak 89 distributor telah mendapat teguran dan langsung melakukan perbaikan, tanpa berlanjut ke proses hukum.

Di sisi lain, pemerintah mulai membuka peluang ekspor beras secara terbatas. Sebanyak 2.000 ton telah dikirim untuk kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi, serta menjajaki pasar lain seperti Papua Nugini dan Malaysia.

“Kalau tahun lalu surplus tapi belum ekspor, tahun ini kita arahkan untuk ekspor. Ini menunjukkan produksi kita semakin kuat,” jelas Sudaryono.

Upaya peningkatan produksi juga terus dilakukan melalui mekanisasi pertanian, optimalisasi indeks tanam, hingga perbaikan sistem irigasi. Pemerintah menilai irigasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi.

“Irigasi menjadi kunci karena air tidak bisa diciptakan. Dengan perbaikan irigasi, lahan yang sama bisa ditanami lebih sering sehingga produksi meningkat,” ujarnya.

Menghadapi momentum hari besar keagamaan, pemerintah memastikan distribusi pangan dipercepat dan pengawasan diperketat. Intervensi juga akan dilakukan jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.

“Harga boleh naik turun, tapi jangan lama-lama. Itu yang kita jaga. Negara tidak hanya menjadi wasit, tapi juga ikut melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas,” katanya.

Sebagai penutup, Sudaryono mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan harga pangan yang tidak sesuai di lapangan.

“Silakan laporkan jika ada harga yang tidak sesuai. Bisa melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Tugas kami adalah mencari masalah, menemukan solusi, dan menyelesaikannya,” pungkasnya.

Catatan Redaksi: Berita ini bersumber dari siaran pers yang diterima redaksi dan telah disunting oleh Harnas.id.

Editor: IJS