Harnas.id, Jakarta — Rencana penutupan sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, menilai kebijakan tersebut cenderung berorientasi jangka pendek dan mengikuti logika pasar.
Menurutnya, pendekatan yang hanya mengacu pada kebutuhan industri memang tidak sepenuhnya keliru. Namun, jika dijadikan dasar utama, kebijakan ini berpotensi menyempitkan makna pendidikan. “Rencana ini mencerminkan visi jangka pendek mengikuti kehendak pasar dan industri. Tidak salah, tetapi cenderung meredusir makna pendidikan dalam arti sebenarnya,” ujarnya.
Didik menegaskan, pendidikan tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi proses menyeluruh dalam membentuk manusia. Ia menyebut pendidikan sebagai upaya menuntun potensi manusia agar mencapai martabat, keselamatan, dan kebahagiaan. Artinya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membentuk individu yang mampu berpikir, merasakan, serta mengambil keputusan berbasis nilai.
Dalam konteks tersebut, pendidikan tinggi dinilai tidak bisa sepenuhnya tunduk pada logika pasar. Penutupan program studi karena dianggap tidak diminati atau kurang relevan dinilai berisiko menghilangkan ruang bagi ilmu-ilmu yang belum memiliki nilai ekonomi langsung, tetapi penting bagi perkembangan peradaban.
Ia mengingatkan, jika perguruan tinggi hanya difokuskan sebagai penyedia tenaga kerja industri, maka akan muncul generasi yang terampil namun kurang reflektif. “Kita berisiko membentuk generasi yang adaptif tetapi tidak visioner, produktif tetapi tidak kreatif dalam arti mendasar,” katanya.
Lebih jauh, Didik menyoroti posisi ilmu murni atau ilmu dasar yang kerap dianggap tidak terkait langsung dengan kebutuhan industri. Ia menilai pengabaian terhadap ilmu dasar dapat berdampak pada kemandirian bangsa. “Negara yang meninggalkan ilmu murni akan kehilangan kedaulatan intelektual dan bergantung pada pengetahuan dari luar,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi fenomena sejumlah perguruan tinggi negeri yang dinilai mulai mengikuti logika pasar, termasuk membuka program studi praktis di kota besar. Menurutnya, langkah tersebut tidak berkorelasi langsung dengan penguatan riset dan kualitas akademik. Bahkan, kondisi ini disebut menjadi salah satu faktor tertinggalnya perguruan tinggi Indonesia di tingkat regional.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri, menyampaikan bahwa rencana penutupan program studi akan dilakukan dalam waktu dekat. Perguruan tinggi diminta menyeleksi prodi untuk mengurangi kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri, mengingat setiap tahun sekitar 1,9 juta sarjana lulus dengan tingkat ketidaksesuaian kompetensi yang masih tinggi.
Menanggapi hal itu, Didik menekankan pentingnya kebijakan yang lebih visioner. Ia menilai pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem pendidikan, bukan hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. “Pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa,” tegasnya.
Editor: IJS
