Harnas.id, SURABAYA — Ratusan sopir truk di Jawa Timur turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Surabaya. Mereka memprotes kebijakan pembatasan kuota serta pemblokiran barcode pembelian BBM subsidi jenis solar yang dinilai mengganggu operasional angkutan logistik.
Aksi ini menjadi puncak akumulasi keluhan yang disebut sudah berlangsung sejak 2024. Para sopir menilai sistem distribusi BBM subsidi di lapangan belum berjalan selaras dengan kebutuhan riil transportasi barang.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Supriyono, mengungkapkan banyak sopir mendadak tidak bisa mengakses solar akibat barcode yang diblokir. Kondisi ini membuat aktivitas distribusi logistik tersendat.
“Persoalan ini sebenarnya sudah lama, sejak 2024. Tiba-tiba barcode diblokir, sehingga kawan-kawan tidak bisa mengisi solar atau jatahnya berkurang,” kata Supriyono di sela aksi, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya sopir truk rata-rata mendapatkan kuota sekitar 200 liter per hari. Namun dalam praktiknya, kuota tersebut kerap menyusut hingga hanya 100 liter.
Di sisi lain, kebutuhan operasional truk untuk satu perjalanan bisa mencapai 300 hingga 400 liter. Ketimpangan ini membuat sopir kesulitan menjalankan distribusi barang, terutama untuk rute jarak jauh.
Dampaknya dirasakan langsung oleh sopir yang melayani pengiriman lintas daerah hingga luar pulau. Rute seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Aceh menjadi terganggu akibat keterbatasan pasokan solar.
“Kalau dibatasi seperti ini, kami jelas terganggu. Padahal, kami membeli dengan harga yang sama, bukan mengambil secara ilegal,” ujarnya.
Supriyono juga menyoroti lamanya proses pemulihan barcode yang diblokir. Menurutnya, proses tersebut bisa memakan waktu berhari-hari bahkan hingga berbulan-bulan.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pekerjaan, tetapi juga langsung menekan ekonomi keluarga para sopir. Penghasilan menjadi tidak menentu karena distribusi terhambat.
Meski demikian, para sopir menegaskan tidak menolak kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM subsidi. Mereka memahami pentingnya pengawasan agar distribusi tepat sasaran.
Namun, mereka meminta agar implementasi di lapangan tidak justru menghambat pihak yang memang bergantung pada BBM subsidi untuk bekerja.
“Kami tidak mempermasalahkan aturan, tapi jangan sampai sistem yang ada justru membuat kami tidak bisa membeli BBM,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menampilkan aksi teatrikal sebagai bentuk protes simbolik. Mereka mengusung keranda mayat dan diiringi musik “sound horeg” sepanjang aksi berlangsung.
Ratusan sopir mulai bergerak dari Bundaran Waru, Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi dipimpin oleh sebuah truk dengan pengeras suara besar yang mengiringi perjalanan massa menuju lokasi unjuk rasa.
Aparat dari Polrestabes Surabaya melakukan pengawalan ketat selama aksi berlangsung. Pengamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan arus lalu lintas di jalur utama tetap berjalan lancar.
Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan distribusi BBM subsidi dengan kondisi operasional di lapangan. Sinkronisasi data dan sistem menjadi krusial agar kebijakan tidak berdampak langsung pada distribusi logistik nasional.
Editor: IJS
