Harnas.id, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem hingga menyentuh 0,29 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu yang terendah secara nasional dan disebut sebagai hasil dari kombinasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan sektor ketenagakerjaan.
Data terbaru dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026 menunjukkan angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur kini berada jauh di bawah rata-rata nasional yang masih berada di angka 0,85 persen.
Dalam kurun lima tahun terakhir, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur tercatat cukup tajam. Pada tahun 2020, angka kemiskinan ekstrem masih berada di level 4,55 persen sebelum akhirnya turun bertahap hingga menjadi 0,29 persen pada 2025.
Artinya, selama periode 2020–2025, Jawa Timur berhasil menekan kemiskinan ekstrem sebesar 4,26 persen poin, lebih tinggi dibanding capaian penurunan nasional yang berada di angka 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa program intervensi kesejahteraan masyarakat mulai berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).
Menurut Khofifah, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berlangsung secara konsisten setiap tahun.
Rinciannya sebagai berikut:
- Tahun 2020: 4,55 persen
- Tahun 2021: 2,23 persen
- Tahun 2022: 1,80 persen
- Tahun 2023: 0,82 persen
- Tahun 2024: 0,59 persen
- Tahun 2025: 0,29 persen
Khofifah mengatakan capaian tersebut menjadi lebih penting karena terjadi di tengah perubahan standar global pengukuran kemiskinan ekstrem.
Jika sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP), standar terbaru kini naik menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Selain kemiskinan ekstrem yang menurun, sejumlah indikator ekonomi makro Jawa Timur juga menunjukkan tren membaik.
Berdasarkan data BPS per 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen atau turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga turun menjadi 3,55 persen pada Februari 2026 dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025.
Angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 4,68 persen.
Khofifah juga menyoroti peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi di Jawa Timur.
Tingkat pengangguran lulusan SMK tercatat turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan sistem link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri mulai berjalan lebih efektif.
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga tetap menunjukkan performa positif.
Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
Struktur ekonomi Jawa Timur sendiri masih ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, serta sektor pertanian sebesar 10,51 persen.
Jawa Timur juga tercatat menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 14,40 persen. Khofifah menegaskan penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga harus dibarengi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Pemprov Jawa Timur selama ini menjalankan berbagai program terintegrasi, di antaranya:
- Perlindungan sosial adaptif
- Pemberdayaan UMKM
- Penguatan ekonomi keluarga
- PKH Plus
- Desa Berdaya
- Perlindungan pekerja rentan
- Intervensi berbasis data P3KE
- Peningkatan akses pendidikan
- Penguatan layanan kesehatan masyarakat rentan
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Khofifah, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari turunnya angka statistik, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kualitas hidup.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, hingga relawan masyarakat dalam mendukung penanganan kemiskinan di Jawa Timur.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Khofifah.
Editor: IJS
