Harnas.id, BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menilai pengelolaan sampah berbasis Waste to Energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia industri, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Pandangan tersebut disampaikan Dedie saat menjadi pembicara dalam agenda Waste To Energy Talks 2026 yang digelar Metro TV pada Kamis (16/7/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya penyempurnaan regulasi guna mempercepat realisasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di berbagai daerah.
Menurut Dedie, persoalan sampah yang terus meningkat tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Ia menilai perlu ada pembagian peran yang lebih jelas agar beban penanganan sampah tidak bertumpu pada satu pihak saja.
“Untuk mulai membahas tentang revisi Perpres, kami sampaikan harus ada tanggung jawab dari industri. Harus ada tanggung jawab dari pemerintah pusat supaya jangan bebannya hanya kepada pemerintah daerah,” ujar Dedie Rachim.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi sirkular menjadi salah satu strategi penting dalam pengelolaan sampah modern. Melalui konsep tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali sebelum masuk ke tahap pengolahan lanjutan.
Dedie mencontohkan bahwa sejumlah jenis sampah plastik masih memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi apabila dikelola dengan baik sejak dari sumbernya.
“Kalau memang tadi Pak Menteri sudah sampaikan ekonomi sirkular ini berjalan, maka sampah yang masih punya nilai ekonomis itu bisa selesai di depan. Plastik-plastik PE itu sebenarnya punya nilai yang sangat tinggi,” katanya.
Selain mendorong ekonomi sirkular, Dedie juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat. Menurutnya, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan bank sampah harus terus diperluas serta mendapatkan pendampingan berkelanjutan.
Ia menyebut penguatan infrastruktur pengelolaan sampah dari hulu akan membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir maupun fasilitas pengolahan skala besar.
“Ini yang kemudian tentu harus dibarengi dengan dibinanya terus oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup tentang TPS3R dan bank sampah,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor menyatakan siap mendukung percepatan penerapan teknologi pengelolaan sampah, termasuk melalui pembangunan fasilitas PSEL. Skema ini dinilai tidak hanya membantu mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Dedie mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak mengenal batas administrasi wilayah. Karena itu, kerja sama antardaerah menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Kota Bogor siap, dan kami tidak bisa sendirian. Kota Bogor dengan Kota Depok, Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor harus bersama-sama, karena persoalan sampah ini lintas wilayah,” ungkap Dedie Rachim.
Ia menambahkan, kawasan Bogor Raya saat ini telah memiliki dua rencana pembangunan PSEL yang dinilai siap untuk direalisasikan. Dukungan dari pemerintah pusat, kementerian terkait, PLN, hingga berbagai pihak lainnya disebut menjadi modal penting untuk mempercepat implementasi proyek tersebut.
“Alhamdulillah Bogor ini punya dua PSEL dan dua-duanya sudah siap untuk kita jalankan. Alhamdulillah dari Menko Pangan juga mendukung, dari kementerian juga mendukung, dari PLN dan seluruh stakeholder juga mendukung,” pungkasnya.
Pengembangan pengelolaan sampah berbasis energi dinilai menjadi salah satu opsi strategis untuk menjawab tantangan meningkatnya volume sampah perkotaan. Namun keberhasilannya tetap bergantung pada kolaborasi lintas sektor, kepastian regulasi, serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Editor: IJS
