Harnas.id, BOGOR – Musim kemarau yang mulai berdampak di sejumlah wilayah Kota Bogor tidak hanya memunculkan persoalan kekurangan air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kebakaran. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari penanganan warga terdampak kekeringan hingga edukasi kesehatan terkait cuaca panas ekstrem.
Salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah ancaman Heat Stroke, kondisi medis serius yang dapat terjadi akibat paparan panas berlebih dalam waktu lama. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa Heat Stroke berbeda dengan demam akibat infeksi.
Menurut Erna, Heat Stroke terjadi ketika suhu tubuh mencapai lebih dari 40 derajat Celsius dan menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang dapat berujung pada kondisi fatal apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis.
“Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesadaran, seperti bingung, kejang, atau pingsan. Kondisi ini dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani,” ujar Erna.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut umumnya dipicu aktivitas fisik yang dilakukan dalam lingkungan dengan suhu tinggi tanpa diimbangi upaya pendinginan tubuh yang memadai. Karena itu, Heat Stroke masuk dalam kategori kegawatdaruratan medis yang membutuhkan penanganan cepat di fasilitas kesehatan.
“Karena itu, Heat Stroke termasuk kegawatdaruratan medis yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan,” katanya.
Kelompok yang dinilai paling rentan mengalami Heat Stroke antara lain anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit kronis. Selain itu, pekerja lapangan yang setiap hari terpapar sinar matahari langsung juga memiliki risiko lebih tinggi.
Erna mencontohkan pedagang kaki lima, juru parkir, hingga pengemudi yang beraktivitas dalam waktu lama di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung.
Gejala yang perlu diperhatikan meliputi peningkatan suhu tubuh secara mendadak, kulit terasa panas, sakit kepala, hingga mual. Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami gangguan kesadaran dan perubahan perilaku.
“Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami jantung berdebar, napas cepat, kebingungan, bicara tidak jelas, perubahan perilaku,” ungkapnya.
Dinkes Kota Bogor mengimbau masyarakat segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gejala tersebut. Warga juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan pada jam-jam dengan intensitas panas tertinggi.
“Terutama sekitar pukul 10.00 sampai 16.00 WIB, dan memilih waktu pagi atau sore untuk beraktivitas. Gunakan pakaian yang longgar, bawa topi atau payung,” kata Erna.
Selain itu, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air putih dan beristirahat secara berkala di tempat yang teduh apabila harus bekerja di luar ruangan.
“Jika ada warga yang diduga mengalami Heat Stroke, segera pindahkan ke tempat yang sejuk atau teduh dan jauhkan dari paparan matahari langsung,” tambahnya.
Di sisi lain, dampak kemarau juga mulai dirasakan warga di sejumlah kawasan yang mengalami kekeringan. Salah satunya terjadi di RT 004 RW 007, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, di mana sekitar 50 kepala keluarga terdampak akibat sumber mata air dan sumur warga mengering.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih guna memenuhi kebutuhan warga.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima melalui media sosial pada Senin (13/7) sekitar pukul 09.05 WIB. Setelah menerima laporan, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) langsung diterjunkan ke lokasi.
“Setelah menerima laporan, personel langsung melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta RT/RW setempat. Kami juga menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga,” kata Dimas.
Kekeringan serupa juga terjadi di RT 01 RW 12 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat. Untuk membantu warga terdampak, BPBD kembali mendistribusikan bantuan sebanyak 8.000 liter air bersih pada Rabu (17/7).
Dimas menjelaskan hasil asesmen menunjukkan kekeringan dipicu oleh mengeringnya sumber mata air dan sumur milik warga. Kondisi tersebut membuat puluhan keluarga kesulitan memperoleh pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah ketersediaan air bersih. Karena itu BPBD akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dan meluas ke wilayah lain.
BPBD juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau agar proses asesmen dan distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menilai salah satu solusi jangka panjang yang perlu dipercepat adalah perluasan jaringan pelayanan Perumda Tirta Pakuan ke wilayah yang masih bergantung pada air sumur.
“Ketika ada kekeringan air bawah tanah atau air sumur, stok volume air masih berlebih, masih cukup untuk memenuhi 80 persen warga Bogor,” jelas Jenal.
Ia menyebutkan kapasitas pasokan air saat ini sebenarnya masih mencukupi, namun cakupan jaringan distribusi belum menjangkau seluruh wilayah Kota Bogor. Hingga saat ini, jumlah pelanggan yang terlayani jaringan Perumda Tirta Pakuan mencapai sekitar 75,46 persen.
“Yang kita harapkan di SDGs itu adalah 90 persen. Nah, beberapa tahun terakhir PDAM terus melakukan pembukaan jaringan baru,” ujarnya.
Jenal secara khusus meminta Perumda Tirta Pakuan melakukan pengecekan ke wilayah Kedunghalang untuk memastikan kondisi layanan air yang digunakan masyarakat setempat, sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai prioritas perluasan jaringan apabila memang belum terlayani.
“Ketika memang belum, saya harap PDAM harus menjadikan berikutnya target perluasan jaringan di Bogor Utara. Antisipasi kedua adalah kita masih ada air tangki, bisa dimanfaatkan,” katanya.
Ia juga meminta aparatur wilayah mulai dari lurah hingga camat lebih aktif memetakan titik-titik yang berpotensi terdampak kekeringan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Masyarakat yang mengalami kekeringan pun diminta untuk langsung melapor. Layanan yang disediakan, seperti Si Badra atau ke aparatur wilayah setempat,” ujarnya.
“Aparat wilayah seperti lurah, camat, saya harap proaktif mencari informasi titik mana yang kekeringan. Pemkot harus hadir, Pemkot harus memberikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkas Jenal.
Editor: IJS
