Harnas.id, JAKARTA – Perdebatan mengenai independensi Bank Indonesia (BI) kembali menjadi perhatian setelah pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo memicu kekhawatiran di pasar keuangan. Pelemahan nilai tukar rupiah dan koreksi pasar saham yang terjadi setelahnya turut memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan moneter dan posisi independensi bank sentral ke depan.
Ekonom sekaligus Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, menilai independensi BI tidak seharusnya dimaknai sebagai kebebasan bank sentral untuk berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, Undang-Undang Bank Indonesia justru menempatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah sebagai bagian penting dalam menjalankan kebijakan moneter.
Handi menjelaskan, kebijakan moneter memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah di sektor lain. Pengendalian inflasi, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan instrumen moneter karena membutuhkan dukungan kebijakan pangan serta kelancaran jalur distribusi.
Hal serupa berlaku dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Menurut Handi, stabilitas rupiah juga dipengaruhi oleh penguatan ekspor, peningkatan investasi, hingga perbaikan neraca pembayaran.
Ia juga melihat pertumbuhan ekonomi membutuhkan kombinasi berbagai kebijakan. Bauran tersebut mencakup kebijakan fiskal, investasi, industri, serta reformasi struktural yang berjalan beriringan dengan kebijakan moneter.
Dalam pandangan Handi, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral berbeda dengan subordinasi. Koordinasi berarti kedua pihak saling bertukar informasi dan menyelaraskan kebijakan, sementara subordinasi berpotensi membuat bank sentral kehilangan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan mandat serta pertimbangan profesionalnya.
Karena itu, independensi BI justru dinilai menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bank sentral tetap dapat bekerja bersama pemerintah tanpa harus kehilangan kewenangannya dalam menentukan kebijakan berdasarkan kondisi ekonomi.
“Independensi Bank Indonesia bukanlah hambatan bagi pemerintah, melainkan salah satu pagar pengaman bagi stabilitas perekonomian nasional,” tulis Handi dalam pandangannya.
Handi menilai Indonesia membutuhkan bank sentral yang mampu menjaga arah kebijakan ekonomi di tengah tekanan politik dan perubahan kondisi global. Menurut dia, bank sentral tidak semestinya sekadar mengikuti perubahan arah politik, tetapi harus tetap berpegang pada mandat menjaga stabilitas ekonomi.
“Indonesia tidak membutuhkan bank sentral yang sekadar mengikuti arah angin politik, melainkan lembaga independen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah kencangnya badai global,” ujarnya.
Ia mengibaratkan pengelolaan ekonomi seperti mengemudikan kendaraan. Pengemudi yang baik bukan hanya mengetahui kapan harus mempercepat laju, tetapi juga memahami kapan harus mengerem dan memastikan kendaraan tetap menuju tujuan.
Handi juga menyoroti posisi gubernur BI sebagai figur yang memiliki pengaruh besar terhadap persepsi pasar. Penunjukan gubernur baru, menurutnya, akan menjadi salah satu sinyal penting bagi pasar keuangan dalam membaca arah kebijakan moneter Indonesia.
Gubernur BI berikutnya memiliki sejumlah pekerjaan utama, mulai dari menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, hingga mempertahankan ketahanan sistem keuangan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan kebijakan fiskal serta lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap diperlukan.
Handi menilai kebijakan tersebut dapat dijalankan melalui bauran kebijakan atau policy mix yang dimiliki bank sentral. Instrumen tersebut mencakup suku bunga, kebijakan makroprudensial, operasi pasar, hingga pengembangan sistem pembayaran digital.
Keseluruhan instrumen itu diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangannya adalah memastikan koordinasi lintas lembaga tetap berjalan tanpa mengurangi independensi BI dalam menjalankan mandatnya.
Editor: IJS
