Harnas.id, MANGGARAI — Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri) Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran turun langsung mengecek penanganan warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Fadil mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat meninjau Posko Bencana Gempa dan Posko Pengungsi Barang Kolo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Senin (17/8/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga sekaligus memastikan pelayanan selama masa tanggap darurat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan logistik, layanan kesehatan, tempat perlindungan, hingga sarana pendukung bagi masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian.
Dalam pengecekan tersebut, Polri menyiapkan sejumlah fasilitas untuk menunjang kebutuhan pengungsi. Salah satunya berupa tenda tanggap darurat yang dapat digunakan warga yang membutuhkan tempat berlindung sementara.
Selain itu, dukungan personel juga disiapkan dari berbagai satuan. Polri mengerahkan tenaga kesehatan, personel Korps Brimob yang memiliki kemampuan Search and Rescue (SAR), dapur lapangan, tim trauma healing, serta perangkat pendukung komunikasi dan kelistrikan berupa Starlink dan genset.
Fadil mengatakan penanganan bencana dilakukan melalui koordinasi terpadu dengan BNPB sebagai unsur yang mengoordinasikan penanganan masa tanggap darurat. Pemerintah, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait dilibatkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara bersama-sama.
“Intinya di bawah koordinasi BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat ini,” ujar Fadil dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Menurut Fadil, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan di posko pengungsian. Di antaranya dukungan pasokan listrik dan genset, ketersediaan tempat serta pasokan air, tenaga dokter, hingga obat-obatan.
“Kita bahu-membahu, semua unsur pemerintah, kemudian lembaga TNI-Polri bersinergi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadil juga melihat kondisi seorang korban gempa yang mengalami patah tulang. Polri menawarkan opsi evakuasi agar korban bisa memperoleh penanganan medis lebih lanjut, baik melalui jalur darat maupun dengan menggunakan helikopter.
“Tadi kita sudah menawarkan untuk dievakuasi, baik melalui darat maupun menggunakan helikopter. Keluarga sedang rembuk, nanti kita mengangkut atau merawat ke rumah sakit terdekat di sini,” jelas Fadil.
Fadil menyebut keputusan mengenai evakuasi masih menunggu hasil pembicaraan keluarga korban. Meski demikian, Polri memastikan kesiapan untuk membantu proses evakuasi apabila korban dan keluarga memberikan persetujuan.
Dari sisi pelayanan medis, Polri turut menurunkan dokter Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Sebanyak empat dokter diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di posko pengungsian.
“Sekalian di samping personel dari Korbrimob sudah bawa ke sini dengan kemampuan SAR dan dapur lapangan, serta dokter Brimob. Kemudian dari dokter Pusdokkes sendiri ada empat, teman-teman bisa lihat melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Fadil.
Dukungan operasional juga disiapkan untuk menjangkau wilayah yang aksesnya tidak mudah dilalui melalui jalur darat. Polri menyiagakan tiga unit helikopter yang akan digunakan untuk mendukung distribusi bantuan dan kebutuhan logistik ke wilayah terdampak.
“Kemudian untuk dropping angkutan logistik, helikopter Polri juga ada tiga unit yang akan kita operasionalkan di sini,” kata Fadil.
Sementara itu, bantuan sembako dan kebutuhan dasar lainnya terus dikirimkan ke sejumlah titik pengungsian. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terdata di lapangan.
Penanganan gempa tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Satgas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT. Personel yang terlibat diarahkan untuk menjalankan tugas secara terkoordinasi dalam memberikan perlindungan, pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Koordinasi antara Polri, BNPB, TNI, pemerintah daerah, relawan, dan unsur terkait lainnya juga terus dilakukan selama masa tanggap darurat. Fokus penanganan mencakup distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dukungan SAR, serta perlindungan masyarakat di wilayah terdampak gempa.
Editor: IJS
