Harnas.id, PULANG PISAU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ke Kabupaten Pulang Pisau, Senin (19/10/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan lokasi karhutla dan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah serta unsur terkait guna mengevaluasi kondisi terkini, mengidentifikasi kebutuhan penanganan, dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Kepala BNPB bersama rombongan bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Setibanya di Banjarmasin, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Agenda diawali dengan peninjauan lokasi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau pada pukul 12.45 WIB. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak, perkembangan penanganan, serta kebutuhan dukungan operasional di lapangan.
Selanjutnya, Kepala BNPB bersama Kasad menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Bupati Pulang Pisau pada pukul 14.30–16.00 WIB. Pertemuan ini menjadi forum untuk mengevaluasi situasi terkini, menyelaraskan langkah penanganan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, hingga instansi teknis terkait. Sinergi tersebut diperlukan agar upaya pengendalian kebakaran dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilaksanakan secara terpadu, berdasarkan kondisi aktual di lapangan, serta didukung dengan data dan informasi yang akurat,” ujar Kristomei.
Ia menambahkan, pengendalian karhutla harus dilakukan secara cepat dan terukur dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dukungan pemerintah pusat juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar penanganan dapat berjalan tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan. Jika ada kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh daerah, kita akan koordinasikan agar dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat,” tambahnya.
Dalam upaya penanganan karhutla, koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi faktor penting untuk mendukung efektivitas operasi. Kesamaan data, kejelasan komando, dan kesesuaian dukungan operasional diperlukan agar pengendalian kebakaran dapat berjalan secara terpadu.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB didampingi Direktur Komando Pengendalian Operasi (Kordalops) Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan (RRP) Brigjen Mochamad Arief Hidayat. Kehadiran jajaran BNPB tersebut mendukung penguatan koordinasi operasional sekaligus identifikasi kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Melalui kunjungan kerja ini, BNPB bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus mendorong penguatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kondisi lapangan, koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian langkah operasional berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan daerah.
Editor: Erk
