Harnas.id, JAKARTA – Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu instrumen bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Melalui skema bantuan tunai bersyarat, PKH tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif.
Hal tersebut terungkap dari berbagai informasi dan data yang dihimpun melalui kegiatan supervisi, verifikasi, serta pemantauan pemenuhan komitmen KPM di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kebumen, Minahasa, Maluku, dan berbagai daerah lainnya.
Pelaksanaan PKH dinilai telah mendorong peningkatan kesadaran, motivasi, dan perubahan perilaku KPM untuk secara bertahap membangun kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Secara statistik, program ini juga disebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sekitar dua persen.
Direktur Perlindungan Sosial Nonkebencanaan Kementerian Sosial, Faisal, menjelaskan bahwa PKH yang telah berjalan sejak 2007 terus mengalami penyempurnaan berdasarkan hasil kajian ilmiah dan evaluasi empiris. Penyempurnaan tersebut dilakukan, antara lain, melalui pengembangan parameter untuk mengukur kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat, termasuk kesiapan mereka untuk secara bertahap keluar dari kepesertaan bantuan sosial.
Menurut Faisal, PKH tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi keluarga, tetapi juga memastikan terpenuhinya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarga penerima manfaat.
Keberhasilan pelaksanaan program ini juga tidak terlepas dari peran pendamping PKH di lapangan. Para pendamping memiliki fungsi strategis sebagai motivator, advokator, sekaligus fasilitator dalam membantu KPM memenuhi komitmen program dan mengembangkan potensi ekonomi keluarga.
Theo, salah seorang pendamping sekaligus Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa kualitas pendamping terus diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
“Para pendamping ini terlatih dan terdidik karena kompetensi serta kapabilitasnya terus diasah melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos, bekerja sama dengan Direktorat Perlindungan Sosial Nonkebencanaan Kemensos sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan,” jelas Theo.
Penguatan kapasitas tersebut didukung oleh keberadaan balai pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Padang, Makassar, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Papua.
Dampak positif PKH juga dirasakan langsung oleh para penerima manfaat. Syamsina, salah seorang KPM asal Pulau Kalukalukuang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Sosial atas bantuan yang telah diterima keluarganya.
Berkat dukungan PKH, Syamsina mengaku terbantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan, ia kini telah mampu merintis usaha perdagangan kelontong dari rumah sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan keluarga.
Kisah tersebut menjadi gambaran bahwa bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kebutuhan dasar, tetapi juga dapat menjadi salah satu pijakan bagi keluarga miskin untuk mengembangkan potensi ekonomi dan membangun kemandirian.
Faisal menegaskan bahwa PKH diharapkan terus menjadi jembatan bagi keluarga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selama proses menuju kemandirian tersebut, KPM tetap mendapatkan pendampingan dan penguatan melalui berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi guna menopang usaha yang telah dirintis.
Dengan demikian, keberhasilan PKH tidak semata-mata diukur dari penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dari perubahan kondisi kehidupan keluarga penerima manfaat, meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, serta tumbuhnya kemampuan ekonomi yang berkelanjutan.
Kementerian Sosial terus mendorong penguatan PKH sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan sosial agar keluarga penerima manfaat semakin mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
Editor: Erk
