Harnas.id, JAKARTA – Pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan secara terpadu. Sejumlah kementerian dan lembaga juga mulai mengerahkan personel, peralatan, hingga dukungan logistik ke sejumlah wilayah terdampak.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring pada Sabtu siang (15/8). Pertemuan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, yang telah mengirimkan sumber daya untuk mendukung penanganan bencana.
Gubernur NTT turut mengikuti rapat tersebut dari Sikka. Sejak pagi, gubernur berada di salah satu wilayah yang terdampak gempa untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
Dalam koordinasi awal itu, pemerintah memetakan kebutuhan mendesak di wilayah terdampak. Sumber daya yang mulai dikirim mencakup personel, perlengkapan, serta berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk fase awal tanggap darurat.
Prioritas penanganan diarahkan pada pencarian, evakuasi, dan penyelamatan warga yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Penanganan korban luka serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga menjadi perhatian pemerintah.
Menko PMK Pratikno meminta seluruh unsur bergerak cepat agar proses penanganan dapat segera dilakukan dan masyarakat terdampak bisa kembali pulih.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Pratikno.
Pratikno juga meminta Pemerintah Provinsi NTT segera memetakan kebutuhan tanggap darurat di setiap wilayah terdampak. Identifikasi tersebut diperlukan agar dukungan pemerintah pusat dapat dikirim sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan penyediaan rumah sakit sementara.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.
Menurut Pratikno, pemetaan kebutuhan di daerah akan membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengatur dan menyalurkan dukungan pemerintah pusat ke daerah-daerah yang terdampak gempa. Dengan begitu, bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pratikno juga menyampaikan bahwa penanganan gempa NTT telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden memastikan dukungan pemerintah pusat diberikan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Bantuan Pemerintah Pusat
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., dalam rapat tersebut meminta kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana. Langkah tersebut kemudian diikuti dengan pengaktifan pos komando agar seluruh proses penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif.
Menurut Suharyanto, keberadaan pos komando di kabupaten terdampak akan memudahkan berbagai proses di lapangan. Mulai dari pendataan dampak bencana, pencarian dan pertolongan, hingga penanganan pengungsi apabila diperlukan.
BNPB juga telah mengirimkan sejumlah bantuan darurat pada kesempatan pertama. Bantuan tersebut dimobilisasi dari gudang logistik BNPB yang berada di Flores Timur untuk mendukung kebutuhan awal penanganan bencana.
Sejumlah kementerian dan lembaga lainnya turut mengerahkan sumber daya menuju wilayah terdampak. Pergerakan personel dan peralatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor dalam penanganan darurat.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan special group SAR dari sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat. Tim tersebut disiapkan untuk membantu proses pencarian, evakuasi, dan penyelamatan warga yang kemungkinan masih tertimpa reruntuhan.
Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan sumber daya yang tersedia di daerah. Fokus penanganan antara lain membersihkan material longsor yang menutup akses jalan maupun sungai akibat gempa.
Sementara itu, Kementerian Sosial mulai mengirimkan bantuan dari gudang logistik di Kupang, NTT. Bantuan tersebut diarahkan ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Ngagekeo dan Sikka.
Selain logistik, personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dikerahkan ke lokasi terdampak. Kementerian Sosial menyiapkan dukungan berupa dapur umum dan pelayanan psikososial bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah. Menteri Kesehatan dijadwalkan memimpin rapat awal HEOC pada Sabtu malam (15/8) yang melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan ke wilayah terdampak. Tim tersebut akan bekerja bersama BNPB dalam mendukung penanganan kebutuhan kesehatan akibat gempa.
Dari sektor perhubungan, pemerintah mencatat lima dari total 15 bandara di NTT terdampak gempa. Meski demikian, seluruh runway yang terdampak masih dapat digunakan, sementara kerusakan terjadi pada bagian terminal bandara.
Untuk fasilitas pelabuhan, terdapat dua fasilitas yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah pelabuhan lainnya masih dapat digunakan, sedangkan pada sektor pelabuhan penyeberangan terdapat dua fasilitas yang terdampak.
Untuk mendukung mobilisasi dalam kondisi darurat, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat. Penggunaan sarana transportasi tersebut akan dilakukan di bawah koordinasi BNPB sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Dukungan juga datang dari unsur TNI dan Polri. Personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) mulai digerakkan menuju sejumlah wilayah terdampak, termasuk melalui pengerahan pesawat dan kapal laut militer.
Kepala BNPB menegaskan rapat koordinasi yang digelar pada Sabtu merupakan tahap awal dalam penanganan bencana gempa NTT. Koordinasi lanjutan akan dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat.
Editor: IJS
