WK II DPRD Dorong UMKM Naik Kelas, Pemasaran dan Akses Modal Jadi Perhatian

Harnas.id, BOGOR – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor untuk terus berkembang dan meningkatkan skala usahanya atau naik kelas.

Menurut Zenal, pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan memproduksi barang. Para pelaku usaha juga perlu dibekali kemampuan pemasaran, strategi pengembangan bisnis, serta kemudahan akses permodalan agar usahanya dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Zenal Abidin dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (18/11/2026).

Perda tersebut merupakan inisiatif bersama DPRD dan Pemerintah Kota Bogor sebagai landasan hukum dalam mendorong pemberdayaan, pengembangan, serta perlindungan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, Zenal menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari peningkatan kapasitas usaha dan kemampuan mereka dalam memperluas jangkauan pasar.

Ia menilai, pelaku UMKM perlu didorong agar tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memahami strategi pemasaran yang efektif, baik melalui platform digital (daring) maupun pemasaran secara langsung (luring) melalui toko atau gerai.

“Selain pemasaran, akses permodalan juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Kemudahan dalam memperoleh modal dinilai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya tanpa terkendala keterbatasan biaya,” kata Zenal.

Zenal juga berharap Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dapat memberikan pendampingan yang sesuai dengan skala serta karakteristik masing-masing usaha. Dengan begitu, program pemberdayaan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha mikro.

Ia mencontohkan, pelaku usaha mikro dengan skala kecil, seperti pedagang gorengan, juga harus mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan usahanya.

“Harapannya, pelaku usaha yang awalnya hanya berjualan gorengan ke depannya mampu mengembangkan usahanya hingga memiliki pabrik gorengan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zenal menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka jalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Namun, berbagai fasilitas dan program pemberdayaan yang disediakan juga harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya, upaya mendorong UMKM agar naik kelas membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik Pemerintah Kota Bogor maupun DPRD. Dukungan tersebut akan diberikan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan serta ketersediaan anggaran.

“Melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 ini, diharapkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal. Tujuannya tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga menciptakan UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu berkembang dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar,” pungkasnya.

Editor: Erk