Harnas.id, JEDDAH – Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, pemerintah Indonesia melalui Satgas Haji terus mengintensifkan langkah perlindungan bagi jemaah di Tanah Suci. Salah satu fokus yang kini mendapat perhatian adalah penguatan koordinasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi guna memastikan pelayanan dan pengamanan jemaah berjalan optimal hingga fase kepulangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi yang berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (1/6/2026).
Pertemuan itu membahas berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari tata kelola, sistem pengamanan, perlindungan warga negara, hingga peluang peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi pada musim haji mendatang.
Delegasi Arab Saudi dipimpin Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Brigjen Muhammad Al Qohtoni beserta jajaran. Sementara dari Indonesia hadir Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, Atase Polri pada KBRI Riyadh Kombes Pol. Bambang Yudhantara Salamun, serta sejumlah personel pendukung lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas dukungan yang diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, sinergi yang terjalin telah membantu menciptakan suasana ibadah yang aman dan tertib bagi jemaah Indonesia.
Selain menyampaikan apresiasi, Wakapolri juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia sehingga membutuhkan sistem pengelolaan dan perlindungan yang semakin adaptif.
Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat melanjutkan penguatan komunikasi dan kerja sama yang selama ini telah berjalan baik. Fokus kerja sama diarahkan pada aspek pengamanan, perlindungan warga negara, peningkatan pelayanan jemaah, serta pertukaran pengalaman dalam pengelolaan ibadah haji.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah aspek strategis, antara lain:
- Peningkatan koordinasi antarinstansi
- Pertukaran informasi dan pengalaman
- Penguatan kapasitas kelembagaan
- Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan haji
- Penguatan sistem pengamanan jemaah
- Peningkatan kualitas pelayanan selama pelaksanaan ibadah
Menurut kedua pihak, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan haji yang melibatkan jutaan orang dari berbagai negara setiap tahunnya.
Pengalaman Arab Saudi dalam mengelola arus jemaah dengan dukungan teknologi modern dinilai dapat menjadi referensi berharga bagi peningkatan tata kelola kegiatan berskala besar, termasuk dalam aspek keamanan dan pelayanan publik.
Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Arab Saudi Brigjen Muhammad Al Qohtoni menyampaikan apresiasi atas hubungan yang telah terjalin erat antara Indonesia dan Arab Saudi.
Ia menilai Indonesia merupakan salah satu mitra strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji serta menunjukkan tingkat koordinasi yang baik dalam mendukung kelancaran pelayanan jemaah.
Pihak PSS juga menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik berkat optimalisasi personel, penguatan koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung sistem pelayanan maupun pengamanan.
Evaluasi Haji Jadi Bekal Perbaikan Tahun Berikutnya
Selain membahas pelaksanaan haji tahun ini, pertemuan tersebut juga menjadi forum evaluasi untuk melihat berbagai tantangan dan capaian yang terjadi selama musim haji berlangsung.
Evaluasi dianggap penting sebagai dasar penyempurnaan tata kelola, sistem pengamanan, pelayanan, dan perlindungan jemaah pada masa mendatang.
Pengalaman tahun ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan berkelanjutan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Satgas Haji yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umrah RI juga telah menjalankan berbagai langkah pengawasan, pencegahan, serta penanganan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.
Data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Tahun 2026 hingga 29 Mei 2026 mencatat:
- 29 Laporan Polisi (LP)
- 30 Laporan Informasi (LI)
- 26 tersangka
- 550 korban
- Total kerugian masyarakat mencapai Rp21.701.700.000
Penanganan tersebut merupakan hasil sinergi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan jajaran Polda di berbagai wilayah Indonesia.
Selain melakukan penegakan hukum, Satgas Haji juga menjalankan berbagai langkah pencegahan melalui edukasi masyarakat, pengawasan keberangkatan jemaah, serta koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah masyarakat menjadi korban praktik haji nonprosedural maupun berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan perjalanan ibadah.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan jemaah Indonesia di masa mendatang.
“Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui evaluasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang,” ujar Johnny.
Menurutnya, kebutuhan akan sistem perlindungan yang kuat menjadi semakin penting seiring besarnya jumlah jemaah Indonesia yang setiap tahun berangkat ke Tanah Suci.
“Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan, tetapi juga edukasi masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, penguatan pengawasan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan pengawasan, edukasi publik, dan kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan jemaah berlangsung menyeluruh sejak proses pendaftaran hingga kepulangan ke Tanah Air.
Polri menegaskan akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memperkuat perlindungan warga negara Indonesia yang menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Editor: IJS
