BANDUNG, Harnas.id – Jawa Barat menjadi wilayah dengan potensi konflik cukup tinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mendatang. Hal tersebut diketahui dalam rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP merupakan parameter untuk melihat sehat atau tidak demokrasi di Indonesia. “IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua,” kata Bagja.
Lebih lanjut Bagja mengatakan, data IKP ini dihasilkan dengan dua pendekatan analisa. Pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
“Dalam IKP tersebut, IKP membagi 2 isu strategis menjelang Pemilu 2024. Isu strategis pertama mengenai polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tahapan di provinsi baru. Sedangkan isu strategis kedua tentang potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial hingga pemenuhan hak politik seseorang sampai ke kelompok rentan,” beber Bagja lagi.
Sementara itu, dalam rilisannya, Provinsi Jawa Barat, berada di urutan keempat daerah yang dinyatakan paling rawan menjelang Pemilu digelar dengan skor 77,08 pada penilaian tingkat provinsi. Di urutan pertama ada DKI Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86 dan Kalimantan Timur di urutan kelima dengan skor 77,04.
Sedangkan untuk dimensi penilaian IKP, Jabar menempati urutan ke-6 pada konteks sosial dan politik dengan skor 74,91. Kemudian pada dimensi penyelenggaraan Pemilu, Jabar menempati urutan ke-8 dengan skor 83,38, dimensi kontestasi di urutan ke-6 dengan skor 83,71 dan dimensi partisipasi diurutan ke-7 dengan skor 42,07.
Berdasarkan penilaian agregasi perhitungan dari kabupaten/kota, Jabar menempati urutan ke-6 pada IKP 2024. Jabar mendapat skor 39,72, sementara di posisi pertama ditempati Banten dengan skor 45,18, Papua 45,09, Maluku Utara 42,35, Sulawesi Tengah 41,70 dan DI Yogyakarta 41,37.
Begitu juga berdasarkan penilaian agregasi kabupaten/kota, Jabar menempati urutan ke-11 pada dimensi sosial politik dengan skor 36,40. Kemudian pada dimensi penyelenggaraan pemilu di posisi ke-5 dengan skor 51,56, dimensi kontestasi di urutan ke-4 dengan skor 38,70 dan dimensi dimensi partisipasi di urutan ke-6 dengan skor 6,22.
Tak hanya itu, dalam rilis tersebut juga disebutkan, 9 daerah di Jawa Barat yang masuk dalam kategori kerawanan paling tinggi berdasarkan penilaian indeks kerawanan kabupaten/kota se-Indonesia.
Wilayah pertama yang mendapat skor tertinggi kategori rawan jelang Pemilu, yaitu Kabupaten Bandung dengan 91,59. Kabupaten Bandung bahkan berada di urutan ke-3 dari 85 kabupaten/kota paling rawan se-Indonesia.
Setelah Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Majalengka dengan skor 67,14. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya 65,42, Kabupaten Cirebon 64,79, Kabupaten Bandung Barat 59,93, Kota Bekasi 55,48, Kota Tasikmalaya 51,28, Kuningan 51,10 dan Cianjur 50,65.
Ke-9 kabupaten/kota di Jabar ini masuk kategori rawan tinggi untuk Pemilu 2024. Dengan rincian 85 daerah masuk kategori tinggi, 349 daerah kategori sedang dan 80 daerah kategori rendah.
Pada dimensi sosial dan politik, ada 76 kabupaten/kota dengan kategori rawan tinggi. Kemudian 370 kabupaten/kota dengan kategori rawan sedang dan 68 kabupaten/kota dengan rawan rendah.
Selanjutnya pada dimensi penyelenggaraan pemilu, 84 kabupaten/kota masuk kategori tinggi. Kemudian 339 kabupaten/kota kategori rawan sedang dan 91 rawan rendah. Pada dimensi kontestasi terdapat 95 kabupaten/kota dengan kategori tinggi. Kemudian 419 kabupaten/kota rawan sedang dan 0 kabupaten/kota rawan rendah. Dan terakhir pada dimensi partisipasi terdapat 30 kabupaten/kota dengan rawan tinggi. Kemudian 484 rawan sedang dan 0 kabupaten/kota rawan rendah. (PB/*)
