Harnas.id, PEKANBARU – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polda Riau mendapat dua penghargaan sekaligus dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dan Achievement Motivation Person Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Riau, Rabu (24/6/2026). Dua penghargaan itu menjadi penanda bahwa isu keterbukaan informasi kini tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sudah masuk ke wilayah penilaian kinerja institusi di mata publik.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni yang berlangsung di Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dalam forum itu, Polda Riau dinobatkan sebagai penerima penghargaan pada kategori Instansi Vertikal Provinsi Riau, sementara Kapolda Riau menerima penghargaan Achievement Motivation Person Tahun 2025.
Penghargaan pertama diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Polda Riau dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. Sementara penghargaan kedua diberikan kepada Kapolda Riau atas dukungan dan dedikasinya dalam mendorong transparansi informasi sekaligus pelayanan publik yang dinilai semakin akuntabel.
Bagi Polda Riau, capaian ini datang pada momentum yang cukup simbolis. Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, penghargaan tersebut dibaca bukan hanya sebagai pengakuan dari lembaga eksternal, tetapi juga sebagai catatan atas kerja kolektif internal yang selama ini diarahkan untuk membenahi pola pelayanan dan komunikasi publik kepolisian.
Kapolda Riau menyebut penghargaan ini sebagai kado istimewa bagi seluruh jajaran Polda Riau. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari kerja bersama seluruh personel yang terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang terbuka, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu keterbukaan informasi memang menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas pelayanan lembaga publik, termasuk institusi kepolisian. Masyarakat tidak lagi hanya menilai hasil kerja penegakan hukum, tetapi juga bagaimana sebuah institusi menyampaikan informasi, merespons pengaduan, dan membuka akses layanan secara cepat dan jelas.
Di titik inilah Polda Riau tampaknya mencoba membangun wajah pelayanan yang lebih adaptif. Sejumlah program unggulan yang dijalankan disebut menjadi bagian dari upaya itu, di antaranya RADAR, RAGA, dan JALUR.
Program-program tersebut meliputi:
- RADAR (Responsif, Aktif, Digital, Akuntabel dan Responsibilitas)
- RAGA (Riau Anti Geng dan Anarkisme)
- JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat)
Ketiga program ini tidak hanya diposisikan sebagai slogan kelembagaan, tetapi menjadi kerangka kerja dalam menghubungkan pelayanan kepolisian dengan kebutuhan masyarakat yang kini menuntut kecepatan, kepastian, dan kemudahan akses. Keterbukaan informasi, dalam konteks itu, menjadi salah satu fondasi yang tidak bisa dipisahkan dari transformasi pelayanan publik.
Melalui skema tersebut, Polda Riau mengintegrasikan berbagai informasi, laporan, aspirasi, hingga pengaduan masyarakat yang masuk melalui beragam kanal komunikasi. Kanal yang dimaksud mencakup jalur resmi maupun nonresmi, mulai dari media sosial, layanan digital, call center, media massa, hingga pengaduan langsung dari warga.
Seluruh informasi yang masuk kemudian dihimpun ke dalam sistem yang dirancang agar memungkinkan respons dilakukan lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini penting karena tantangan pelayanan publik saat ini bukan hanya pada kemampuan menerima laporan, tetapi juga pada kemampuan memilah, memverifikasi, menindaklanjuti, dan memberi umpan balik secara terukur.
Bila dibaca lebih jauh, pola ini menunjukkan perubahan pendekatan dalam tubuh kepolisian daerah. Jika sebelumnya komunikasi publik cenderung bersifat satu arah dan formal, kini arah yang dibangun adalah model pelayanan yang lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan lebih siap merespons aduan dari berbagai pintu.
Pendekatan semacam itu pula yang disebut menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Riau untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Tidak berhenti pada menerima laporan, tetapi juga memastikan setiap persoalan yang disampaikan publik bisa ditindaklanjuti dengan mekanisme yang lebih transparan.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Tatang Yudiansyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut dia, transparansi informasi berhubungan langsung dengan akuntabilitas lembaga sekaligus menjadi jalan untuk membangun kepercayaan publik.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan isu tambahan di luar pelayanan publik, melainkan bagian inti dari kualitas institusi. Dalam konteks lembaga penegak hukum, hal ini menjadi semakin relevan karena kepercayaan publik sering kali ditentukan bukan hanya oleh tindakan aparat, tetapi juga oleh sejauh mana informasi disampaikan secara jelas dan bisa diakses masyarakat.
Sejalan dengan hal itu, Polda Riau disebut terus melakukan inovasi di bidang pelayanan informasi publik. Salah satu fokusnya adalah memperkuat transformasi digital agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan melalui platform yang lebih modern dan ramah pengguna.
Transformasi digital ini menjadi penting karena pola konsumsi informasi publik juga berubah cepat. Masyarakat kini mengandalkan gawai, media sosial, dan kanal digital untuk mencari informasi, melaporkan kejadian, atau memantau tindak lanjut suatu aduan. Jika lembaga publik tidak bergerak ke arah itu, jarak antara pelayanan dan kebutuhan warga akan semakin lebar.
Selain memperkuat platform digital, Polda Riau juga disebut terus meningkatkan responsivitas layanan. Artinya, setiap permohonan informasi dari masyarakat diupayakan dapat dilayani secara cepat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Poin ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya cukup menentukan. Keterbukaan informasi tidak akan banyak berarti jika proses permohonan informasi tetap lambat, berbelit, atau tidak memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, kecepatan pelayanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari transparansi itu sendiri.
Di sisi lain, Polda Riau juga berupaya mendorong agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada unit tertentu saja. Transparansi disebut mulai dibangun sebagai budaya kerja di seluruh satuan kerja dan Polres jajaran, sehingga prinsip pelayanan terbuka tidak hanya hidup di level kebijakan, tetapi juga diterjemahkan di level operasional.
Dengan pendekatan itu, keterbukaan informasi tidak lagi diperlakukan semata sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi ketika ada penilaian. Ia diarahkan menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Penghargaan yang diraih Polda Riau tahun ini pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar trofi seremonial. Penghargaan itu bisa dibaca sebagai indikator bahwa institusi kepolisian daerah sedang berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern: pelayanan yang lebih cepat, informasi yang lebih terbuka, serta ruang komunikasi yang lebih mudah diakses.
Bagi publik, ukuran keberhasilan tentu tidak berhenti pada penghargaan. Tantangan berikutnya justru ada pada konsistensi: apakah keterbukaan informasi itu terus dijaga dalam praktik sehari-hari, apakah pengaduan warga benar-benar direspons, dan apakah akses terhadap pelayanan semakin mudah dirasakan sampai ke level masyarakat paling bawah.
Namun setidaknya, dua penghargaan yang diraih menjelang Hari Bhayangkara ke-80 ini memberi satu pesan yang cukup jelas. Polda Riau sedang berusaha membangun citra pelayanan yang lebih terbuka, lebih modern, dan lebih dekat dengan masyarakat—bukan hanya lewat slogan, tetapi melalui sistem komunikasi dan pelayanan yang mulai dibenahi dari dalam.
Dengan capaian itu, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, dan menjaga akuntabilitas di tengah tuntutan publik yang kian tinggi terhadap institusi negara. Di tengah era ketika kepercayaan publik menjadi modal penting, keterbukaan informasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan bagian dari pekerjaan utama.
Editor: IJS
