Harnas.id, BANDA ACEH – Polemik Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi sorotan publik setelah memanasnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Situasi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait keberlangsungan layanan kesehatan gratis yang selama ini menjadi andalan warga, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Di tengah kondisi itu, tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil atau yang dikenal dengan sapaan Om Sur, menilai persoalan JKA kini tidak lagi sebatas urusan administrasi maupun teknis pelayanan kesehatan.
Menurutnya, perdebatan terkait regulasi dan anggaran JKA sudah berkembang menjadi konflik politik antar-lembaga pemerintahan yang berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi di Aceh.
“Aceh kembali berada di persimpangan jalan yang genting. JKA yang selama ini menjadi harapan rakyat kecil justru berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Rakyat kini bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berobat dengan tenang ke depan,” kata Om Sur dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Ia menilai, situasi memanas mulai terlihat setelah muncul desakan pencabutan Pergub JKA yang dinilai bertentangan dengan qanun. Polemik tersebut kemudian memperuncing hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh.
Di sisi lain, absennya Sekretaris Daerah Aceh dalam sejumlah rapat penting juga ikut memantik kritik dari berbagai pihak. Kondisi itu disebut memperlihatkan adanya persoalan komunikasi serius di internal pemerintahan Aceh.
“Ketika legislatif dan eksekutif tidak lagi mampu duduk dalam satu meja dengan frekuensi yang sama, maka sesungguhnya mesin pemerintahan sedang mengalami ‘turun mesin’,” ujarnya.
Om Sur menilai kondisi tersebut sudah mengarah pada disfungsi birokrasi apabila terus dibiarkan tanpa solusi konkret. Ia mengingatkan bahwa persoalan JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak seharusnya terseret terlalu jauh ke dalam konflik politik.
Karena itu, ia meminta Gubernur Aceh mengambil langkah evaluasi menyeluruh untuk meredam polemik sekaligus memulihkan komunikasi antar-lembaga pemerintahan.
“Gubernur Aceh harus berani mengambil langkah besar. Evaluasi total perlu dilakukan, termasuk membangun kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga. Aceh membutuhkan penyegaran dan solusi, bukan ego yang terus dipertontonkan,” katanya.
Lebih lanjut, Om Sur menegaskan bahwa masyarakat tidak terlalu mempersoalkan dinamika politik yang terjadi di ruang publik. Menurutnya, yang paling dibutuhkan warga adalah kepastian layanan kesehatan tetap berjalan saat mereka membutuhkan pengobatan.
“Rakyat tidak peduli siapa yang paling hebat berdebat di media. Yang mereka butuhkan adalah JKA tetap aktif saat mereka sakit. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar, bukan komoditas politik,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat kembali fokus pada kepentingan masyarakat dan menghentikan konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik di Aceh, khususnya sektor kesehatan.
Editor: IJS
3. Meta Deskripsi
4. Meta Tag
5. Keyword Utama
6. Judul Foto
Tokoh masyarakat Aceh menyoroti polemik Program Jaminan Kesehatan Aceh di tengah dinamika politik daerah.
