BOGOR, Harnas.id – Komisi VIII DPR RI dorong Pemerintah Kota (pemkot) Bogor untuk fokus penanganan bencana di Kota Bogor yang terjadi di beberapa titik beberapa waktu lalu hingga menelan korban jiwa.
Wakil Ketua sekaligus Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, meski Kota Bogor hanya memiliki enam kecamatan namun penduduknya tercatata sangat padat. Sehingga jika ada titik bencana konsekuensinya sekian nyawa akan terancam. Pihaknya berharap Kementerian PUPR segera merespon cepat terkait pengembangan pemukiman relokasi daerah rawan bencana.
“Kalau Bogor ini bisa menjadi satu pilot project pengembangan permukiman hasil dari relokasi. saya pikir ini akan jadi penting dan menarik termasuk di wilayah-wilayah lain,” ungkap Diah dalam kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Pemkot Bogor di Hotel Swiss Belinn, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, belum lama ini.
Kedua, lanjut Diah, pertemuan ini sangat penting karena Komisi VIII mendapat gambaran manajemen penanganan kebencanaan secara komprehensif dari mulai pendekatan mitigasi lokal sampai rencana strategis nasional.
Pihaknya tentu akan berupaya membantu dalam hal pendekatan kebijakan anggaran dan juga garis koordinasi dengan daerah yang hari ini masih memiliki beberapa persoalan.
“Kami berharap bisa membantu Kota Bogor untuk bisa direspon cepat pemerintah pusat, terutama dalam dropping anggaran untuk relokasi warga yang daerahnya rawan bencana,” katanya.
Untuk diketahui, kunker spesifik diakhiri dengan pemberian bantuan mobil dapur umum lapangan kepada Badan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut dari diskusi itu lalu muncul satu keinginan bersama untuk penanganan kebencanaan jangka panjang sekaligus menjadikan Kota Bogor sebagai model penyelesaian bencana jangka panjang.
Tidak saja pembangunan bagi daerah yang terdampak secara fisik tapi juga relokasi warga yang tinggal di daerah kategori hitam.
“Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui langkah-langkah penanganan bencana sekaligus apa yang menjadi kebutuhan di Kota Bogor,” ujar Bima.
Bima juga mengemukakan bahwa telah menyiapkan lahan relokasi untuk warga terdampak bencana. Degan demikian, ia meminta Komisi VIII bisa memfasilitasi dengan kementerian terkait.
Menurutnya, sistem mitigasi kebencanaan sudah berjalan. Namun, persoalan utamanya ada di lahan yang labil, faktor cuaca dan warga yang tinggal di daerah terlarang. Dua hal ini yang menjadi prioritas. Pasalnya, tercatat ada 1.001 rumah masuk kategori hitam. 1.001 rumah ini yang harus segera dipindahkan.
“Lahannya sudah siap dibangun, tinggal anggarannya kita cari. Untuk anggaran kami minta bantu dikoordinasikan dan kami juga akan berkomunikasi ke Menko, Menteri PUPR dan Gubernur untuk diakselerasi agar tahun depan sudah bisa dibangun,” tuntasnya.
Penulis : A. Muhammad Tsabit
