BOGOR, Harnas.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan tarif BSU kita sebesar Rp5.500 untuk sekali jalan. Saat ini, usulan tarif ini masih dalam tahap kajian di Kementerian Perhubungan.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, selama ini penumpang Biskita Trans Pakuan masih belum ditarik tarif alias gratis. Saat ini, kata dia, usulan tarif Biskita tengah dimatangkan.
“Pertimbangannya tarif yang kita-kira sesuai dengan kemampuan masyarakat, ini pak wali kota membutuhkan waktu untuk mempelajari itu,” kata Dedie A Rachim kepada wartawan.
Menurut dia, pemkot tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membahas penerapan tarif terusan pada Biskita Transpakuan.
Ia mencontohkan, ketika pengguna naik dari halte Parungbanteng hendak ke Stasiun Bogor, maka penumpang harus turun di halte Ahmad Yani, dan naik kembali bus dengan rute yang berbeda untuk melanjutkan ke arah Stasiun Bogor.
“Koordinasi BPJT ini terkait dengan karcis terusan, kalau memang kita tidak berlakukan tarif terusan, nanti penumpang harus dua kali bayar. Ini sedang kita pikirkan dan juga mendorong IT BPTJ agar dapat menyelesaikan permasalahan ini,” ucapnya.
Ia menjelaskan, penerapan tarif terusan sendiri dibuat agar meringankan biaya yang dikeluarkan pengguna Biskita Transpakuan saat mulai diberlakukan nantinya.
“Misalkan begini, bayar sekali di halte Parungbanteng pukul 09:00, sampai di halte A Yani 09:30 WIB artinya masih satu tarif sampai ke Stasiun Bogor. Tetapi kalau tidak diselesaikan dari sisi sistem (tarif terusan) maka dia akan bayar dua kali,” terang.
Oleh karenanya, Pemkot Bogor hingga kini belum segera mengumumkan penerapan tarif Biskita Transpakuan yang sebelumnya dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada awal Januari 2023. Dedie A Rachim beralasan penundaan pengumuman tarif Biskita Transpakuan karena beberapa pertimbangan aspek teknis yang musti diselesaikan.
Saat disinggung besaran tarif sebesar Rp5.500, Dedie A Rachim mengungkapkan bahwa Pemkot Bogor masih mengkaji terkait Ability To Pay (ATP) yaitu Kemampuan masyarakat dalam membayar tarif dan Willingness To Pay (WTP) atau kemauan masyarakat dalam membayar tarif yang ada.
“Jadi dua unsur ini yang masih kita proses untuk didata dan dikaji, ini pak wali sedang mempelajari, sedang berfikir termasuk juga karcis ini bisa menjadi karcis terusan, karena kalau Rp5.500 tidak diberlakukan karcis terusan tarifnya ketinggian,” ungkap Dedie.
“(Jika tidak ada penerapan karcis terusan) maka dari Parungbanteng ke Stasiun harus bayar Rp11. 000. (Artinya) sehari Rp22.000. Kalau menurut pertimbangan pak wali masih terlalu mahal,” ujar dia.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku sudah mengusulkan besaran tarif Biskita Transpakuan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Saat ini, penerapan tarif Biskita Transpakuan masih dalam tahap kajian yang dilakukan Kemenhub. “Ada, sudah diusulkan. Tapi (Besaran tarif) jangan sekarang. Yang pasti nanti 1 Januari sudah harus bertarif,” kata Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo baru-baru ini.
Disinggung apakah tarif yang diusulkan masuk dalam kategori ekonomis untuk warga, pria yang akrab disapa Danjen mengaku belum bisa membukanya. Akan tetapi, untuk tarif nanti akan ada perbedaan baik untuk anak-anak pelajar, mahasiswa dan disabilitas.
“Ya nanti ada perbedaan. Masih dibahas,” ujar Danjen saat ditanya apakah tarif yang dikenakan sesuai koridor atau per-halte.
Diketahui, Pemkot Bogor berencana akan menambah dua koridor untuk rute Biskita. Dua koridor tersebut yakni koridor 3 dengan panjang 25,4 Km dan koridor 4 dengan panjang 36 Km.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, percepatan koridor 3 dan 4 pada skema BTS Biskita dianggap penting, dimana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak-Sukasari/Lawang Gintung, sedangkan koridor 4 melayani Ciawi-Pomad/Ciparigi.
“BTS Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan load factor penumpang di BTS Kota Bogor sudah mencapai 154 persen dengan rata-rata jumlah penumpang per hari mencapai 20.412 orang perhari,” kata Dedie A Rachim.
Menurut dia, Biskita Transpakuan kini sudah menjadi moda transportasi alternatif yang begitu diminati masyarakat. Sehingga Pemkot Bogor masih memerlukan dukungan untuk menambah koridor. Total penumpang sampai dengan saat ini adalah 4.728.484 orang.
Soal sistem dua koridor tambahan itu, akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3:1.
Namun tidak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik. Tergantung kepada nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot.
Jika melihat dari harga angkot listrik dibanding harga angkot kondisi saat ini, konsep lain adalah mengkonversi angkot konvensional melalui konversi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi bertenaga listrik, namun demikian tetap harus mendapat dukungan pemerintah.
“Lalu terkait dengan penerapan tarif Biskita, sudah ada kajiannya. Yang pasti harus kita lihat dulu apakah akan diterapkan Januari 2023, tetapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya juga harus realistis, tetap mengakomodir kepentingan masyarakat,” ujarnya. (pb*)
