Harnas.id, Palu – Forum Petani Sawit Tolitoli menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Jumat (7/8/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.40 Wita tersebut diikuti sekitar 20 orang massa. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan perkebunan sawit serta kondisi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Tolitoli.
Aksi dipimpin koordinator lapangan, Jasmin. Dalam penyampaiannya, massa membawa dua tuntutan utama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap daerah dan pengelolaan kawasan hutan.
Adapun tuntutan yang disampaikan Forum Petani Sawit Tolitoli meliputi:
- Meminta kejelasan mengenai kontribusi keuangan PT TEN dan PT CMP terhadap pendapatan daerah.
- Meminta penutupan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Dako karena dinilai membiarkan terjadinya penambangan liar (illegal mining) dan pembalakan liar (illegal logging) di dalam kawasan hutan Kabupaten Tolitoli.
Sekitar pukul 09.43 Wita, sejumlah perwakilan massa kemudian bergerak menuju Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka dijadwalkan melakukan audiensi dengan Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah untuk meminta penjelasan mengenai persoalan kontribusi keuangan perusahaan.
Audiensi berlangsung sekitar pukul 10.25 Wita. Perwakilan massa diterima langsung Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, A. Haris, S.E., M.M.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Forum Petani Sawit Tolitoli meminta penjelasan mengenai kepastian kontribusi keuangan PT TEN dan PT CMP kepada pemerintah daerah. Mereka mempertanyakan sejauh mana kontribusi perusahaan tersebut masuk dalam penerimaan daerah.
Massa juga menyampaikan bahwa apabila perusahaan dinilai tidak memberikan kontribusi yang semestinya, masyarakat mempertimbangkan langkah hukum maupun langkah lapangan. Mereka turut mempertanyakan apakah pajak yang dibayarkan perusahaan telah sebanding dengan dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas perkebunan.
Selain persoalan kontribusi keuangan, massa menyoroti persoalan lahan yang mereka kaitkan dengan aktivitas perusahaan. Mereka menyebut adanya dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat karena lahan sawit yang dikelola warga disebut telah diambil perusahaan.
Menurut perwakilan massa, persoalan tersebut semakin dipertanyakan karena pihak perusahaan dinilai enggan memberikan penjelasan mengenai legalitas perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.
Forum Petani Sawit Tolitoli juga menilai Pemerintah Kabupaten Tolitoli terkesan melindungi PT TEN dan PT CMP ketika masyarakat berupaya mendapatkan kejelasan terkait sengketa lahan tersebut.
Menanggapi persoalan kontribusi sektor perkebunan, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap merasakan manfaat dari aktivitas perkebunan, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit, pemerintah daerah memiliki ruang kewenangan yang terbatas. Mekanisme DBH sawit sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah menerima penyaluran bagi hasil sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Dalam audiensi tersebut disebutkan, DBH sawit Kabupaten Tolitoli pada 2016 tercatat sebesar Rp1,089 miliar. Penggunaan dana tersebut selanjutnya diatur berdasarkan petunjuk teknis (juknis) serta regulasi yang berlaku di Kabupaten Tolitoli.
Kepala BPKAD juga menjelaskan bahwa pembentukan DBH berasal dari tabulasi total hasil produksi sawit di daerah. Kewenangan utama dalam mekanisme tersebut berada di pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah menjalankan pengelolaan sesuai batasan regulasi yang berlaku.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara perwakilan petani dan pemerintah daerah dalam audiensi. Persoalan yang disampaikan massa tidak hanya menyangkut penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan sengketa lahan dan kondisi kawasan hutan di Kabupaten Tolitoli.
Sekitar pukul 11.07 Wita, audiensi selesai. Massa kemudian meninggalkan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk beristirahat.
Seluruh rangkaian aksi unjuk rasa Forum Petani Sawit Tolitoli di Kota Palu tersebut berlangsung dalam situasi aman dan terkendali.
Editor: IJS
