Harnas.id, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian dan arah kebijakan pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Forum kenegaraan tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan lembaga negara, jajaran Kabinet Merah Putih, kepala badan dan lembaga pemerintah, pimpinan partai politik, hingga Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Kebijakan tersebut, kata dia, diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan nasional dengan berpedoman pada amanat UUD 1945, kepentingan nasional, penyelesaian persoalan rakyat, serta kepentingan generasi penerus.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah ketahanan pangan. Pemerintah menyampaikan target swasembada pangan yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun telah dicapai lebih cepat.
Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni:
- Beras;
- Jagung;
- Gula konsumsi;
- Daging ayam;
- Telur ayam;
- Bawang merah;
- Cabai besar;
- Cabai rawit.
Sementara swasembada bawang putih ditargetkan tercapai dalam tiga tahun. Adapun swasembada daging sapi dan kerbau masih menjadi pekerjaan lanjutan pemerintah.
Di sektor pertanian, pemerintah menyampaikan harga pupuk telah diturunkan 20% bersamaan dengan peningkatan ketersediaannya. Kebijakan tersebut disebut ikut mendorong produksi pertanian, sementara keuntungan PT Pupuk Indonesia dilaporkan meningkat 252,8%.
Pada sektor energi, pemerintah mulai menjalankan kebijakan swasembada melalui penggunaan B50 sebagai bahan bakar diesel berbasis kelapa sawit. Mulai 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar, dengan penghematan devisa yang diperkirakan mencapai Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
Prabowo juga menyoroti investasi dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi sepanjang 2025 disebut mencapai sekitar Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Pada semester pertama 2026, investasi telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 tercatat 5,61%, sedangkan pertumbuhan semester I mencapai 5,45%.
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2026 dapat mendekati 6%. Namun, ia menegaskan investasi dan pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir karena harus berujung pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan birokrasi juga menjadi perhatian. Prabowo menilai masih terdapat birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien sehingga pemerintah pusat maupun daerah diminta memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat.
Pemerintah juga diminta mendengar aspirasi warga dan memastikan program yang dibuat benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Prabowo menegaskan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok harus diberantas.
Kampung Nelayan hingga Armada Perikanan
Pada sektor kelautan, pemerintah mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi pelabuhan atau dermaga, tempat pelelangan ikan, cold storage, bengkel, fasilitas pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.
Sebanyak 100 Kampung Nelayan disebut telah dibangun. Pemerintah menargetkan 1.386 kampung berdiri dan berfungsi hingga akhir Desember 2026.
Prabowo juga menilai potensi perikanan Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah menyoroti penggunaan sumber daya laut oleh kapal asing tanpa izin dan menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern pada 2027 untuk memperkuat armada nasional.
Koperasi Merah Putih Jadi Saluran Subsidi
Pemerintah juga melaporkan telah mendirikan dan mengoperasikan sekitar 10.000 Koperasi Merah Putih. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi secara optimal.
Target pemerintah pada akhir 2026 adalah 30.000 Koperasi Merah Putih dapat berdiri dan beroperasi dengan baik. Koperasi diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok sekaligus mencegah praktik manipulasi pasar.
Pemerintah juga merencanakan distribusi barang subsidi melalui Koperasi Merah Putih. Prabowo menegaskan barang subsidi merupakan uang rakyat sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas perdagangan untuk mencari keuntungan.
Rombak Besar BUMN
Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi agenda lain yang disampaikan Presiden. Pemerintah mengaku telah mengidentifikasi sekitar 1.074 BUMN, termasuk struktur anak, cucu, dan cicit perusahaan.
Prabowo menilai masih terdapat perusahaan negara yang tidak produktif serta memiliki persoalan tata kelola dan laporan kinerja. Pemerintah menyebut telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 maksimal sekitar 300 perusahaan.
Lebih dari 750 BUMN ditargetkan ditutup atau dirampingkan. Prinsip yang digunakan adalah mempertahankan perusahaan yang produktif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Restrukturisasi tersebut disebut menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan penghematan lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan BUMN. Ia menolak praktik manipulasi angka maupun laporan palsu dalam perusahaan milik negara.
Tambang Ilegal Jadi Sorotan
Penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan penyelundupan juga masuk dalam pidato Presiden. Pemerintah menyampaikan telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan maupun pembiaran oleh aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Ia menegaskan loyalitas kepada institusi tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan negara dan rakyat.
Menteri Keuangan diminta memperhatikan aspek cukai, sementara Badan Keamanan Laut (Bakamla) diminta meningkatkan pengawasan terhadap penyelundupan. Pemerintah menyatakan pemberantasan penyimpangan harus dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.
Kinerja Sejumlah BUMN
Pemerintah juga memaparkan kinerja sejumlah BUMN sepanjang semester pertama 2026, antara lain:
- PT Timah mencatat keuntungan sekitar Rp2,7 triliun;
- PT Semen Indonesia meningkat 408,9%;
- PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8%;
- PT Pertamina meningkat 86%;
- Pegadaian meningkat 84,4%;
- Pelindo meningkat 60,4%;
- PTPN meningkat 54,4%.
Selain itu, Garuda Indonesia disebut telah mengaktifkan kembali pesawat yang sebelumnya grounded. Hingga Juni 2026, sebanyak 140 pesawat disebut telah direaktivasi.
Keuntungan BUMN setelah koreksi disebut mencapai Rp186 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp326 triliun pada 2025. Dividen BUMN 2025 mencapai Rp142,3 triliun, sementara pemerintah memproyeksikan dividen 2026 sekitar Rp200 triliun tanpa Penyertaan Modal Negara (PMN).
Hilirisasi dan Bank Emas
Pemerintah melanjutkan hilirisasi sumber daya alam melalui sejumlah proyek strategis, termasuk pengolahan batu bara, tembaga, emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, serta proyek waste-to-energy.
Sebanyak 13 proyek hilirisasi disebut melakukan groundbreaking pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026. Keuntungan BUMN diarahkan untuk mendukung downstreaming dan upstreaming, termasuk penguasaan teknologi, intellectual property, manajemen, serta akses pasar global melalui kerja sama atau akuisisi perusahaan terbaik dunia.
Sementara itu, Bank Emas yang beroperasi melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia disebut telah mengelola sekitar 153 ton emas. Nilainya diperkirakan mencapai Rp360 triliun atau sekitar US$20 miliar.
Kebijakan tersebut diarahkan agar cadangan emas Indonesia tidak hanya ditambang, tetapi juga disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di dalam negeri.
Ekspor Komoditas Strategis Dikendalikan
Pemerintah juga menyoroti adanya selisih harga sejumlah komoditas strategis Indonesia dengan harga internasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat Indonesia kehilangan sebagian nilai tambah dari komoditas yang diekspor.
Untuk itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai pintu tunggal pemrosesan ekspor komoditas strategis. Mekanisme ini ditujukan agar negara dapat memantau:
- Jumlah komoditas yang dimuat;
- Volume yang dilaporkan;
- Volume yang sampai ke negara tujuan;
- Kesesuaian laporan ekspor Indonesia dengan laporan negara tujuan.
Pada tahap awal, PT DSI menangani tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi/baja. Sejak beroperasi sekitar dua bulan, lembaga tersebut disebut telah memonitor lebih dari 6.000 transaksi ekspor dengan nilai devisa sekitar US$14 miliar.
Presiden Soroti Kinerja Lembaga Negara
Dalam forum tersebut, kinerja sejumlah lembaga negara juga dipaparkan. MPR RI menempatkan diri sebagai rumah kebangsaan dan menekankan literasi konstitusi serta penguatan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DPR RI bersama pemerintah disebut telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya adalah UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
DPD RI menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2027. Sementara RUU Daerah Kepulauan telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.
Mahkamah Agung pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara. Produktivitas penyelesaian perkara mencapai 99,54%, dengan 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Mahkamah Konstitusi pada 2025 menangani 701 perkara atau permohonan, termasuk 334 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara telah diputus dan hingga 23 Juli 2026, 84,51% permohonan diajukan secara daring.
Badan Pemeriksa Keuangan disebut menghasilkan penyelamatan keuangan negara sekitar Rp112 triliun melalui rekomendasi hasil pemeriksaan. Sementara Komisi Yudisial pada Januari-Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan.
Dalam periode yang sama, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang dinilai melanggar kode etik.
Kemandirian Jadi Benang Merah
Prabowo juga mengaitkan arah kebijakan nasional dengan kondisi geopolitik global. Ia menyinggung konflik terbuka di Eropa dan Timur Tengah, perang dagang, serta gangguan rantai pasok yang dinilai dapat memengaruhi kepentingan ekonomi Indonesia.
Dalam situasi tersebut, pemerintah ingin Indonesia semakin mandiri dan tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Kemandirian pangan dan energi, penguasaan sumber daya alam, hilirisasi, penguatan BUMN, serta pengendalian ekspor menjadi bagian dari strategi tersebut.
Jika ditarik dalam satu garis besar, arah kebijakan yang disampaikan Presiden mencakup:
- Penguasaan rantai pasok, hilirisasi, dan pengendalian ekspor komoditas strategis;
- Peningkatan ketahanan pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan impor;
- Restrukturisasi BUMN dengan fokus pada efisiensi, produktivitas, dan kontribusi terhadap penerimaan negara;
- Pemberantasan tambang ilegal, penyelundupan, dan penyimpangan dengan melibatkan TNI, Polri, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait;
- Penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih, termasuk sebagai saluran distribusi barang subsidi;
- Percepatan hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah komoditas lebih banyak dinikmati di dalam negeri;
- Pembenahan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi serta birokrasi yang tidak efisien;
- Peningkatan penegakan hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Pidato tersebut pada akhirnya menempatkan kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, reformasi BUMN, pemberantasan penyimpangan, serta kesejahteraan masyarakat sebagai agenda utama pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan berbagai capaian yang disampaikan dalam forum kenegaraan tersebut benar-benar berjalan konsisten. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Editor: IJS
