HARNAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng perusahaan swasta sebagai konsultan untuk mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital di lingkungan setempat.
“Banyak urusan yang dikerjakan di Jakarta yang bila diproses menggunakan otomatisasi atau digital akan memiliki potensi lebih efektif dan efisien,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Pemprov DKI menggandeng perusahaan PricewaterhouseCoopers (PWC) Consulting Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait dukungan teknis kepada DKI Jakarta.
Dia menilai perusahaan itu memiliki pengalaman dan praktik terbaik yang beroperasi di berbagai negara. Adapun ruang lingkup kerja sama itu yakni asistensi tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi DKI Jakarta.
Kemudian, pendampingan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi DKI Jakarta, asistensi percepatan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Ada pula pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemprov DKI.
Kesepakatan yang ditandatangani itu berlaku selama empat tahun dan akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama. Anies berharap Jakarta menjadi percontohan bagi perusahaan itu untuk diterapkan di daerah lain.
“Apalagi dari segi kompleksitas kami paling banyak dan apabila kami bisa berjalan sistemnya, maka ke depan kota-kota lain akan lebih mudah mengadopsinya,” ujarnya.
Gubernur Anies berharap kehadiran pihak swasta itu juga akan memberikan dorongan agar transformasi digital dikerjakan dengan cepat sehingga berdampak pada kemajuan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan kepada warga.
“Sehingga kami bisa memajukan kota lebih baik dan cepat, mulai dari internal sampai pelayanan kepada publik,” tuturnya.
Editor: Firli Yasya
