Pembangunan kawasan ini bukan sekadar proyek pemindahan kantor pemerintahan. Pemkot Bogor ingin menghadirkan pusat layanan masyarakat yang lebih terintegrasi, sehingga warga dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan publik dalam satu kawasan. Kehadiran pusat layanan baru tersebut juga diharapkan mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, termasuk pihak yang mengawal rencana ini sejak awal. Ketika masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor, ia terlibat dalam proses penyiapan persyaratan untuk memperoleh hibah lahan milik pemerintah pusat yang berasal dari aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Langkah awal dilakukan dengan membentuk tim analisis sosial ekonomi. Tim tersebut bertugas menyiapkan kajian yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan hibah lahan kepada pemerintah pusat.
Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Dari luas tersebut, pemerintah daerah berharap sedikitnya 6 hektare dapat digunakan untuk membangun pusat pemerintahan baru di kawasan Katulampa.
Proses pengajuan tidak berhenti pada penyampaian permohonan. Pemkot juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan menyiapkan kajian sosial ekonomi agar pemanfaatan aset tersebut memiliki dasar perencanaan yang jelas.
“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.
Upaya tersebut mulai membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menyetujui hibah aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor dengan total luas sekitar 10,2 hektare yang tersebar di tiga lokasi berbeda.
Pembagian aset hibah tersebut meliputi:
6 hektare di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, untuk rencana pusat pemerintahan baru.
3,2 hektare di Kelurahan Empang, untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi.
Sekitar 1 hektare di jalur Regional Ring Road (R3).
Dedie menjelaskan, pemanfaatan aset tersebut menjadi bagian dari rencana penataan persebaran kantor pemerintahan. Selama ini, sejumlah kantor perangkat daerah menempati lokasi berbeda sehingga kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat belum terpusat.
“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie saat menjelaskan rencana pemanfaatan aset hibah pada November 2021.
Memasuki 2023, lahan di Katulampa telah tercatat sebagai aset Pemkot Bogor dan memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah. Setelah persoalan kepemilikan lahan diselesaikan, tahapan berikutnya diarahkan pada penyusunan desain kawasan serta perencanaan akses menuju lokasi.
Namun, kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan. Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk membangun pusat pemerintahan baru tersebut.
Hingga Februari 2024, usulan pendanaan itu belum memperoleh jawaban. Kondisi tersebut membuat Pemkot perlu mempertimbangkan alternatif pembiayaan agar proyek yang sudah direncanakan tidak berhenti pada tahap penyiapan lahan.
Pada 2024, proses perencanaan berlanjut melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Dokumen teknis ini menjadi salah satu dasar untuk menentukan bentuk bangunan, kebutuhan infrastruktur, serta tahapan pembangunan kawasan.
Dalam rencana awal, sekitar 20 OPD akan dipindahkan ke Katulampa. Sementara itu, Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda tetap dipertahankan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain:
Sekretariat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
Dinas Sosial (Dinsos)
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
Pada akhir 2024, pembangunan kawasan Katulampa direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears karena pengerjaan kawasan diperkirakan membutuhkan lebih dari satu tahun anggaran.
Memasuki 2025, perhatian pemerintah daerah mulai diarahkan pada kesiapan infrastruktur pendukung. Selain gedung perkantoran, aksesibilitas menjadi faktor penting agar kawasan baru tersebut dapat terhubung dengan jaringan jalan di sekitarnya.
Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan kembali DED sekaligus pembangunan jalan penghubung antara lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP). Jalur tersebut juga dirancang mendukung konektivitas menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, hingga Tol Bogor Selatan.
“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.
Pada 2026, arah pengembangan kawasan mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya lebih dikenal sebagai rencana pusat pemerintahan baru, konsepnya kemudian diarahkan menjadi pusat layanan masyarakat terpadu yang tidak hanya berisi gedung perkantoran.
Fasilitas pendukung yang masuk dalam rencana pengembangan mencakup sarana olahraga, masjid, serta pembangunan akses jalan baru di wilayah Bogor Timur. Dengan konsep tersebut, kawasan Katulampa diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat mengakses sejumlah layanan sekaligus.
Dedie menegaskan, tujuan utama proyek tersebut bukan semata-mata memindahkan kantor-kantor pemerintah dari pusat kota. Orientasi pembangunan justru diarahkan pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.
Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah perizinan melalui DPMPTSP. Saat ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan beberapa layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda sehingga masyarakat perlu menyesuaikan tujuan kedatangan berdasarkan jenis layanan yang dibutuhkan.
Setelah melewati rangkaian perencanaan selama beberapa tahun, perkembangan proyek mulai terlihat melalui pengerjaan jalan akses pada 2026. Tahapan ini menjadi pekerjaan fisik awal sebelum pembangunan gedung-gedung pelayanan dan perkantoran dilaksanakan.
Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyampaikan bahwa progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen. Capaian tersebut disebut 10 persen lebih cepat dibandingkan target yang ditetapkan.
Pekerjaan di lapangan mencakup pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan. Akses tersebut dirancang menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City, sekaligus membuka konektivitas yang lebih baik bagi aktivitas masyarakat di wilayah Bogor Timur.
Pemkot Bogor menargetkan jalan akses tersebut mulai beroperasi pada Desember 2026. Sementara itu, lahan seluas 6 hektare di Katulampa dipersiapkan untuk menampung 21 kantor OPD, dilengkapi fasilitas olahraga dan tempat ibadah.
Meski pekerjaan infrastruktur jalan sudah berjalan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.
Dengan demikian, proyek pusat layanan masyarakat terpadu di Katulampa kini memasuki fase yang lebih konkret setelah bertahun-tahun berkutat pada pengurusan aset, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan. Pembangunan jalan akses menjadi langkah awal yang menentukan kesiapan kawasan sebelum gedung dan fasilitas pelayanan publik dibangun.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan gedung berjalan sesuai tahapan dan kebutuhan anggaran. Sebab, keberhasilan proyek ini nantinya tidak hanya diukur dari berdirinya kawasan perkantoran baru, tetapi juga dari kemudahan masyarakat Kota Bogor dalam memperoleh pelayanan publik.
Editor: IJS
