BOGOR, Harnas.id – Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha jasa konstruksi di Kota Bogor menggelar aksi demonstrasi. Aksi para pengusaha pada Selasa, 20 Desember 2022 dilakukan di dua lokasi yakni Balaikota Bogor dan Gedung DPRD Kota Bogor.
“Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dari para pengusaha karena merasa tidak pernah dilibatkan partisipasinya oleh pemerintah dalam proyek pekerjaan pembangunan seperti pokir (pokok pikiran),” ucap Ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Kota Bogor, Felix Martha kepada media.
Dari buntut kekecewaan para pengusaha jasa kontruksi ini, kata Felix, pihak pengusaha mendesak Wali Kota atau Wakil Wali Kota Bogor mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Bogor dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Chusnul Rozaqi.
“Kami menuntut Chusnul Rozaqi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bogor,” ucap Felix.
Di waktu yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Konstuksi Indonesia (Aspekindo) Kota Bogor, Bagus Maulana juga meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Bogor.
“Pak Chusnul Rozaqi telah menjabat lama, hampir tujuh tahun. Ini ada apa sampai selama ini? dan Wali Kota maupun Wakil Wali Kota tidak mengevaluasi ini,” kata Bagus disela – sela aksi di Balaikota Bogor.
Menurut Bagus, sebelum aksi demo dilakukan, pihak pengusaha telah menempuh jalur birokrasi, yakni melakukan audiensi. Ia menilai, setiap asosiasi di Kota Bogor resmi dan legal, karena beranggotakan perusahaan – perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki sertifikasi badan usaha.
“Dan yang menjadi persoalan inikan, kami para asosiasi dan anggotanya tidak pernah dilibatkan dan hampir tidak dilibatkan dalam proses pembangunan Kota Bogor, dan justru yang dilibatkan itu perusahaan – perusahaan yang di luar asosiasi dan tidak jelas,” jelasnya.
“Dari kegiatan pembangunan di Kota Bogor hanya 15 persen dan kurang dari 20 persen pengusaha dari asosiasi di Kota Bogor dilibatkan. Dan kami menuntut Walikota atau Wakil Walikota untuk dapat bertemu dengan kami, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambahnya.
Sementara, disela-sela aksi, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Adityawarman menyampaikan, pihak DPRD akan segera memanggil dinas terkait untuk berkoordinasi dan mencoba menyelesaikan polemic yang menjadi tuntutan dari massa aksi.
“Kami akan segera panggil dinas terkait untuk berkoordinasi,” kata politisi PKS itu.
Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta pun mendatangi massa disela-sela aksi saat terjadi di Balaikota Bogor. Alma mengatakan sepakat
“Kami berjanji akan segera menindak lanjuti permintaan tersebut
dengan melaporkan hal-hal yang menjadi tuntutan massa aksi kepada pimpinan kami,” tukasnya. (Red)
