Harnas.id, Kota Bogor – Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim, mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk mempertimbangkan keputusan pencabutan subsidi program Buy The Service (BTS) untuk Biskita Transpakuan pada tahun 2025. Rabu, (22/01/2025).
Menurut Dedie, keputusan ini dapat menghambat upaya pembenahan sistem transportasi di Kota Bogor yang selama ini menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Kami meminta agar subsidi BTS untuk Kota Bogor tetap dilanjutkan sebelum sepenuhnya dialihkan ke APBD. Ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan program transportasi publik yang telah berjalan,” kata Dedie
Dedie menekankan bahwa ada beberapa alasan kuat untuk mempertahankan subsidi ini. Salah satunya adalah pentingnya dukungan Pemerintah Pusat dalam mendukung transformasi transportasi di Bogor.
Selain itu, Pemkot Bogor juga telah memberikan kontribusi signifikan kepada Pemerintah Pusat, salah satunya melalui penyerahan aset Terminal Baranangsiang kepada Kementerian Perhubungan pada tahun 2019.
“Penyerahan Terminal Baranangsiang adalah bentuk kontribusi kami kepada Pemerintah Pusat. Kota Bogor memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai kota penyangga Jakarta, tetapi juga sebagai pusat diplomasi karena Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor yang sering menjadi tempat menerima tamu negara,” tegas Dedie.
Dedie juga menambahkan bahwa keberlanjutan subsidi akan memberikan dampak besar pada keberhasilan program transportasi publik yang lebih inklusif dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi berkelanjutan di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, turut menggarisbawahi pentingnya subsidi APBN untuk mendukung kelanjutan Biskita Transpakuan.
Yayat menilai bahwa subsidi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam membangun standar layanan transportasi publik di kawasan aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kota Bogor.
“Biskita Transpakuan adalah bagian dari upaya strategis untuk menata transportasi publik,” ungkapnya.
“Pemkot Bogor juga telah berkontribusi besar, seperti mendukung proyek strategis nasional seperti jalur ganda Bogor-Sukabumi, pengembangan TOD Baranangsiang, dan pembebasan lahan untuk stasiun KA Sukaresmi,” Sambungnya.
Menurutnya, subsidi ini tidak hanya penting untuk mendukung operasional transportasi, tetapi juga memastikan kesinambungan pembangunan transportasi berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang sudah menjadi prioritas.
Program Biskita Transpakuan telah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga Bogor.
Dengan subsidi dari Kemenhub, layanan ini dapat memberikan tarif terjangkau sekaligus meningkatkan kualitas transportasi publik. Namun, tanpa subsidi, operasional program ini berpotensi terkendala, mengingat APBD Kota Bogor yang terbatas.
Dedie berharap keputusan ini dapat ditinjau ulang oleh Kemenhub, demi mendukung upaya bersama dalam menciptakan transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. (Chaerudin ibenk)
