Gempa M 7,7 Flores, BNPB Cek Fasilitas Kesehatan dan Kebutuhan Warga di Ngada-Nagekeo

Kepala BNPB Suharyanto meninjau fasilitas kesehatan terdampak gempa di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Foto: BNPB
Kepala BNPB Suharyanto meninjau fasilitas kesehatan terdampak gempa di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Foto: BNPB

Harnas.id, NGADA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores di Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus ditangani. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. turun langsung ke sejumlah titik terdampak pada Selasa (18/8/2026) untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mengecek penanganan masa darurat.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan dasar tetap berjalan setelah gempa mengguncang wilayah Flores. Selain kebutuhan logistik, BNPB juga menaruh perhatian pada fasilitas kesehatan, pelayanan medis, kebutuhan kelompok rentan, serta sarana pendukung bagi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.

Kepala BNPB berangkat dari Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, menuju wilayah terdampak dengan penerbangan melalui Bandara Turelelo, Bajawa. Setelah tiba di Kabupaten Ngada, Suharyanto langsung menuju sejumlah fasilitas pelayanan publik yang terdampak guncangan, termasuk fasilitas kesehatan di Kecamatan Riung.

Lokasi pertama yang didatangi yakni Rumah Sakit Pratama Riung. Dari hasil peninjauan, bagian plafon bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat guncangan gempa sehingga pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut belum dapat berlangsung secara normal.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Puskesmas Riung. Kerusakan pada bangunan membuat sejumlah pasien harus dievakuasi dari dalam gedung dan menjalani perawatan di area halaman puskesmas.

Di lokasi tersebut, Kepala BNPB berdialog dengan pasien, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Dialog dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan selama masa tanggap darurat.

Suharyanto memastikan pemerintah tetap hadir untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Dukungan penanganan tidak hanya diarahkan pada bantuan logistik, tetapi juga mencakup peralatan, layanan kesehatan, dapur umum, serta kebutuhan lain yang muncul berdasarkan hasil asesmen.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Mulai dari logistik, peralatan, pelayanan kesehatan, dapur umum, sampai kebutuhan lainnya akan kami dukung sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Suharyanto.

Kelompok rentan juga menjadi bagian dari perhatian dalam penanganan. Pada kunjungan tersebut, Kepala BNPB menyerahkan bantuan logistik dan sejumlah kebutuhan anak-anak kepada para penyintas.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama berada di lokasi pengungsian dan menjalani masa penanganan darurat. Kebutuhan anak-anak menjadi salah satu aspek yang diperhatikan agar kondisi pengungsian tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar orang dewasa.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait masih melakukan asesmen terhadap dampak gempa di berbagai wilayah. Pemeriksaan mencakup kondisi fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum lainnya yang terdampak guncangan.

Hasil asesmen nantinya menjadi dasar untuk menentukan bentuk dukungan berikutnya. Pendekatan tersebut diperlukan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah, bukan hanya berdasarkan perkiraan awal setelah bencana.

Kerusakan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian karena layanan medis harus tetap tersedia bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung meskipun terdapat fasilitas yang sementara belum dapat digunakan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap pelayanan medis selama pemeriksaan dan penanganan kerusakan bangunan berlangsung. Pengaturan pelayanan alternatif akan disesuaikan dengan kondisi fasilitas serta kebutuhan warga di wilayah terdampak.

Di sisi lain, distribusi logistik dan peralatan penanganan darurat terus dilakukan. BNPB berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta unsur lainnya dalam menangani dampak bencana di lapangan.

Koordinasi lintas sektor menjadi penting karena penanganan gempa tidak hanya berkaitan dengan evakuasi dan bantuan pangan. Ketersediaan layanan kesehatan, tempat pengungsian, peralatan, kebutuhan kelompok rentan, hingga pemulihan fungsi fasilitas umum juga harus berjalan secara beriringan.

Kepala BNPB menegaskan penanganan dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah terdampak. Pemantauan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan situasi dan mengidentifikasi kebutuhan yang harus segera ditangani.

Dukungan akan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas di masing-masing lokasi. Dengan cara tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran selama masa darurat berlangsung.

Sementara itu, masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Warga juga diminta berhati-hati terhadap bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Masyarakat diminta tidak memasuki bangunan yang belum dinyatakan aman. Pemeriksaan oleh petugas berwenang perlu dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bangunan tersebut tidak membahayakan keselamatan warga.

Penanganan pascagempa di Ngada dan Nagekeo masih berlangsung. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus memantau kondisi lapangan sekaligus menyesuaikan dukungan berdasarkan hasil asesmen dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Editor: IJS