Harnas.id, MANGGARAI– Pemerintah Indonesia memastikan penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dipercepat. Komitmen tersebut disampaikan saat rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI digelar di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin (17/8/2026).
Peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung di tengah proses penanganan bencana yang masih berjalan di sejumlah wilayah Flores. Pemerintah menyatakan pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk mereka yang berada di wilayah sulit dijangkau.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah telah berada di NTT sejak hari pertama gempa untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus membahas langkah percepatan pemulihan.
“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Pratikno setelah mengikuti Upacara Bendera HUT ke-81 RI di Ruteng.
Menurut Pratikno, penanganan bencana tidak dilakukan secara terpusat pada satu wilayah. Pemerintah membagi tugas untuk memantau berbagai lokasi yang membutuhkan bantuan segera, termasuk wilayah yang menghadapi kendala akses akibat kondisi geografis.
Salah satu distribusi bantuan diarahkan menuju Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Pemerintah juga menangani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, yang sejumlah wilayahnya memiliki akses lebih sulit.
Koordinasi lintas lembaga dilakukan secara intensif untuk menjaga agar masa tanggap darurat tetap berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait, baik melalui pertemuan langsung maupun konferensi video.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi distribusi dengan menyesuaikan kondisi geografis wilayah Flores. Dukungan logistik dan armada disiapkan melalui sejumlah titik yang menjadi pusat penyaluran bantuan.
Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pusat pengumpulan dan penyaluran bantuan. Dari lokasi tersebut, bantuan logistik termasuk 50.000 paket bantuan dari Presiden RI dikirim menuju dua posko utama di NTT.
Dua posko tersebut berada di Labuan Bajo dan Maumere. Pembagian wilayah layanan dilakukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau kabupaten terdampak dengan lebih terarah.
Posko Utama Labuan Bajo melayani:
- Manggarai Barat
- Manggarai
- Manggarai Timur
- Ngada
Sementara Posko Maumere melayani:
- Sikka
- Ende
- Nagekeo
Untuk menjangkau wilayah yang terisolir, BNPB bersama unsur gabungan mengoperasikan berbagai moda transportasi. Armada darat, laut dan udara disiapkan secara bersamaan untuk mengatasi hambatan distribusi yang muncul akibat kondisi geografis.
Di jalur udara, enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat berada di Maumere. Sejumlah helikopter juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis dalam kondisi darurat.
Pada jalur darat, truk logistik berukuran besar dimobilisasi dari sejumlah titik penyaluran utama. Sementara melalui jalur laut, distribusi didukung kapal Pelni dan kapal feri, termasuk untuk menjangkau wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.
Selain distribusi bantuan, pemerintah juga melakukan pemutakhiran data dampak gempa. Suharyanto menyampaikan bahwa hingga Senin (17/8/2026), jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 54 orang.
Sementara itu, pendataan korban luka masih berlangsung secara dinamis. Data tersebut masih dapat berubah seiring proses verifikasi dan laporan dari daerah terdampak.
BNPB meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan bertahap. Pendataan dilakukan dengan metode by name by address sehingga setiap kerusakan dapat diidentifikasi secara lebih spesifik.
Suharyanto menekankan bahwa pemerintah daerah tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul hingga 100 persen untuk mulai melakukan intervensi. Data yang sudah dinyatakan valid dapat menjadi dasar untuk memproses perbaikan lebih awal.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.
Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan agar proses pemulihan tidak tertahan hanya karena proses pendataan di wilayah lain belum selesai. Dengan demikian, kerusakan yang sudah terverifikasi dapat segera ditindaklanjuti.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” pungkasnya.
Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah menempatkan penanganan masyarakat terdampak gempa sebagai bagian dari agenda kemanusiaan yang harus terus berjalan. Distribusi logistik, dukungan transportasi, pendataan korban serta pemetaan kerusakan menjadi sejumlah pekerjaan yang berjalan bersamaan.
Pemerintah juga masih menghadapi tantangan geografis Flores, terutama dalam menjangkau wilayah kepulauan dan lokasi yang terisolasi. Karena itu, kombinasi transportasi darat, laut dan udara menjadi bagian penting dalam menjaga agar bantuan tetap sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Editor: IJS
