BOGOR, Harnas.id – Ratusan pemuda-pemudi gabungan organisasi kepemudaan yang bernanung di KNPI Kota Bogor menggelar konferensi pers di depan Markas KNPI, area GOR Padjajaran, Jumat (22/12/2023).
Para pemuda se Kota Bogor itu menilai, Pemkot Bogor belum maksimal menjalankan program kerja Walikota Bogor Bima Arya.
Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Sapta Bela Alfarabi menyebut, pernyataan sikap tersebut merupakan klimaks dari penilaian kinerja jajaran Kepala Dinas Pemkot Bogor.
Menurut Sapta, sebagai pemimpin seharusnya Bima Arya memprioritaskan terlebih dahulu janji-janji politiknya yang telah dituangkan dalam program kerjanya selama menjabat.
“Kami tahu persis apa programnya dan apa saja yang tidak terealisasi. Hari ini kami sampaikan ke publik, agar seluruh warga Bogor tahu persis seperti apa faktanya,” kata Sapta Bela kepada awak media, Jumat (22/12/2023).
Dari catatan KNPI, kata Sapta, Walikota Bogor belum menyelesaikan janjinya yang telah tertuang resmi dalam program kerja Pemkot Bogor.
Pada Periode 2014-2019, program Bus Sekolah dan pembangunan kantor KPUD Kota Bogor sama sekali tidak terealisasi.
Lebih lanjut Sapta Bela memaparkan, pada Program Bogor Lancar, Pemkot Bogor belum menyelesaikan Konversi Angkot.
Sehingga menyebabkan kesemrautan lalulintas di ruas jalan di Kota Bogor masih terjadi dan menyiksa pengguna jalan
“Lalu pembangunan Fly Over Kebon Pedes yang jelas-jelas sangat dibutuhkan masyakarat dan pembangunan Gedung Parkir di Pusat Kota Bogor, hanya menjadi omong besar tanpa realisasi,” ujarnya.
Belum lagi soal penuntasan Sarana Transportasi di Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT hingga kini mangkrak tanpa kabar.
Pada Program Merenah, kata Sapta, Bima Arya belum menyelesaikan pembangunan Pusat Kuliner di tiap kecamatan sebagaimana janjinya.
Pada Program Motekar, Bima Arya menjanjikan menciptakan 20 ribu lapangan kerja baru berkonsep kolaborasi Pengusaha, UMKM dan Profesional. “Namun hingga detik ini, kenyataannya nol besar,” ungkapnya.
KNPI, kata Sapta, mengingatkan Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor agar segera menuntaskan janji politiknya.
“Ada penyesuaian periode kepemimpinan hingga April 2024. Kami mendesak agar seluruh janji politiknya direalisasikan,” kata Sapta.
Sapta menegaskan, bahwa aksi KNPI murni sebagai fungsi kontrol, dari pemerintah kota, dimana program-program yang belum terlaksana dan terselesaikan.
Sekjen KNPI Kota Bogor, Rudi Khaerudin menambahkan, KNPI menyoroti janji-janji politik walikota yang hingga hari ini belum berjalan secara maksimal.
“Tuntutan kami yang memang masih belum terselesaikan berarti ini adalah catatan buruk bagi dinas-dinas tersebut yang menjadi poin tidak mendukungnya program-program dari wali kota maupun wakil wali kota,” ujarnya.
Untuk dinas yang perlu dievaluasi, kata Rudi, pertama Dinas Perumkin masalah RTLH, masalah BSTT yang tidak melakukan melalui mekanisme pengajuan dari awal tahun ini direalisasikan tahun depan.
“Kami melihat potensi masih kurangnya potensi pajak dalam hal ini Bapenda yang kurang mengoptimalkan dan memaksimalkan. Baru saat ini dimasa akhir tahun ini dia baru nge-push tentang programnya,” pungkas Rudi.
(Rjv)
