HARNAS.ID – Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan inovasi dalam mempromosikan inklusi keuangan digital perlu diseimbangkan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko dari aktivitas digital di sektor keuangan.
Pasalnya bersamaan dengan digitalisasi sektor keuangan yang terus berkembang, risiko-risiko baru juga bermunculan yang perlu segera dimitigasi.
“Sebuah studi CGAP baru-baru ini pada tahun 2021 mengidentifikasi risiko baru yang paling menonjol seperti penyalahgunaan data dan penipuan, terutama konsumen layanan keuangan digital pemula dan rentan,” kata Doni dalam Seminar Internasional tentang Inklusi Keuangan Digital yang dipantau di Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Risiko baru tersebut termasuk penipuan aplikasi seluler, penipuan identitas sintetis, pelanggaran identitas biometrik, dan bias algoritmik.
Sementara itu, risiko lain yang tidak lagi baru, seperti pelanggaran data, penipuan pertukaran SIM, pemasaran agresif, praktik penagihan utang, penyelesaian sengketa yang tidak efektif, dan risiko alokasi kewajiban, menjadi semakin buruk.
“Penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dalam mempromosikan inklusi keuangan digital dan menyadari, menilai, serta mengatur risiko-risiko yang bermunculan,” imbuh Doni.
Inklusi keuangan digital menjadi salah satu prioritas utama dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022 yang diharapkan dapat menghasilkan Kerangka Inklusi Keuangan.
Dengan ini, diharapkan digitalisasi di sektor keuangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, ekonomi perempuan, pemuda, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kerangka kerja ini akan didukung oleh beberapa laporan di inklusi keuangan digital dan area keuangan UKM, sejalan dengan Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20,” imbuhnya.
Editor: Firli Yasya
