HARNAS.ID – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta pemerintah jangan kalah dengan pengusaha sawit yang mengancam bakal memboikot program minyak goreng bersubsidi.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum harus menindak para pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan izin ekspor Crude Palm Oil (CPO).
“MAKI meminta mencabut hak guna usaha (HGU) lahan usaha perkebjnan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari pengusaha sawir yang mengancam boikot program minyak goreng subsidi,” kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).
MAKI mengingatkan bahwa lahan sawit yang dimiliki swasta sebenarnya merupakan milik negara yang dialih fungsikan dari hutan lewat proses pembebasan lahan.
Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus berani melakukan tindakan terhadap para pengusaha bandel tersebut.
“Haruslah disadari bahwa kebon sawit seluas 9 juta hektar milik swasta sebenarnya adalah milik negara karena asalnya dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas ijin pemerintah, jadi semestinya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah dalam,” tegas Boyamin.
“Dalam program subsidi minyak goreng, pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Janganlah air susu dibalas air tuba!” tegas Boyamin.
MAKI juga meminta pemerintah mencabut ijin ekspor pengusaha CPO yang sudah terbukti melanggar ketentuan.
Adapun perusahaan yang kini diproses hukum oleh pihak Kejagung terdiri dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Grup, dan PT Musim Mas. Ketiganya merupakan raksasa penguasa sawit di wilayah Indonesia.
“Pemerintah harus mencabut ijin ekspor pengusaha CPO nakal, selama ini pemerintah telah memberikan fasilitas ekspor kepada pengusaha CPO sehingga mereka telah memperoleh keuntungan ratusan trilyun sejak puluhan tahun yang lalu, namun justru saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal mereka malah mengancam boikot program pemerintah,” kata Boyamin.
“Semestinya pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan ijin ekport pengusaha yang nakal dan ancam program pemerintah,” tegas Boyamin.
Editor: Ridwan Maulana
